Sabtu, 24 Januari 2026

KNMP Poncosari Rampung 100 Persen, Penyelesaian Difokuskan pada Penyempurnaan Kualitas

 



MPN News, Jakarta 24 Januari 2026 - Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah rampung 100 persen. Penyelesaian  pembangunan berfokus pada penyempurnaan kualitas sarana dan prasarana, sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat kunjungan kerja awal Januari lalu.


Arahan tersebut menjadi dasar percepatan sekaligus penguatan mutu pekerjaan, terutama pada detail bangunan dan fungsi fasilitas agar siap dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat nelayan.


“Penyelesaian pembangunan KNMP Poncosari tidak hanya mengejar target waktu, tetapi memastikan seluruh fasilitas memenuhi standar kualitas dan fungsi yang dibutuhkan nelayan,” ujar Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP, Trian Yunanda dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (23/1).


Trian merinci, seluruh item pekerjaan fisik di KNMP Poncosari telah mencapai 100 persen, termasuk infrastruktur bangunan, sarana prasarana rantai dingin, serta fasilitas pendukung aktivitas perikanan dan ekonomi nelayan.


Fasilitas yang telah rampung meliputi kantor pengelola, kios perbekalan, gudang beku portabel, pabrik es portabel, shelter coolbox, bengkel nelayan, balai nelayan, sentra kuliner, hingga shelter perbaikan jaring. Sementara itu, sarana rantai dingin seperti gudang beku portabel dan pabrik es portabel telah disiapkan untuk mendukung distribusi dan penyimpanan hasil tangkapan.


KNMP Poncosari menjadi salah satu lokasi yang selesai sesuai target dalam pembangunan tahap pertama Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2025. Penyelesaian ini diharapkan segera dilanjutkan ke tahap pemanfaatan dan pengelolaan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), sehingga manfaat ekonomi dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.


Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bentuk komitmen KKP dalam mendorong transformasi kawasan pesisir melalui pembangunan sarana prasarana perikanan terintegrasi, serta sebagai upaya penguatan peran koperasi dan masyarakat nelayan.


Sonny H. Sayangbati

 

Konsisten Jalankan Strategi ESG, ASDP Kembali Sabet Dua Green Award

 




MPN News, Jakarta 24 Januari 2026 – Di tengah meningkatnya tuntutan pasar dan pemangku kepentingan terhadap praktik bisnis berkelanjutan, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menegaskan bahwa ESG bukan sekadar kepatuhan, melainkan strategi korporasi jangka panjang. Konsistensi tersebut mengantarkan ASDP meraih dua penghargaan Indonesia Green Award 2026, yang diselenggarakan oleh La Tofi School of Social Responsibility, Rabu (21/1), di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.


Memasuki penyelenggaraan ke-17, Indonesia Green Award dikenal sebagai barometer nasional dalam menilai efektivitas penerapan CSR dan ESG. Ajang ini menitikberatkan pada dampak nyata—bagaimana perusahaan mampu merespons tantangan perubahan iklim, risiko ekologis, serta menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat secara terukur dan berkelanjutan.


Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menyampaikan bahwa penghargaan ini mencerminkan arah strategis perusahaan yang menempatkan keberlanjutan sebagai bagian dari pengambilan keputusan bisnis. “Bagi ASDP, ESG bukan program tambahan, melainkan fondasi untuk membangun perusahaan yang tangguh, bertanggung jawab, dan relevan bagi masa depan. Penghargaan ini menjadi energi bagi kami untuk terus melangkah konsisten,” ujar Heru.


Pada IGA 2026, ASDP meraih penghargaan kategori Penanganan Sampah Plastik dan Ekonomi Sirkular melalui program pengelolaan limbah botol plastik yang melibatkan UMKM. Limbah tersebut diolah menjadi suvenir perusahaan bernilai guna, sekaligus menciptakan rantai ekonomi baru yang berkelanjutan.


Melalui kolaborasi dengan Plasticpay, sampah plastik diolah menjadi bahan felt atau kain serbaguna ramah lingkungan. Inisiatif ini tidak hanya menekan volume sampah, tetapi juga memperkuat ekosistem UMKM sebagai bagian dari rantai nilai bisnis berkelanjutan.


Selain itu, ASDP juga meraih penghargaan kategori Menghitung Jejak Karbon melalui inisiatif pencatatan dan pengurangan emisi karbon untuk transportasi berkelanjutan.


Strategi Dekarbonisasi


Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menjelaskan bahwa strategi dekarbonisasi dijalankan secara menyeluruh, mulai dari transisi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, digitalisasi konsumsi BBM melalui sistem Siemon untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi, hingga pengendalian energi di aset operasional.


“Upaya ini kami lengkapi dengan program penghijauan, optimalisasi aset penghasil emisi, penggunaan refrigeran ramah lingkungan, serta penanaman pohon di Jepara, Lombok, IKN, Bakauheni, dan Bitung sebagai bagian dari roadmap pengurangan emisi ASDP,” jelas Windy.


Founder & Chairman La Tofi School of Social Responsibility, La Tofi, menegaskan bahwa ESG harus dijalankan sebagai sistem perlindungan yang mampu melindungi manusia, memulihkan lingkungan, dan menjaga nilai ekonomi secara berkelanjutan.


Komitmen tersebut bukanlah langkah sesaat. Sebelumnya, ASDP juga mencatatkan berbagai capaian melalui Nusantara CSR Awards, mulai dari kategori Pendidikan Berkualitas pada 2023, penghargaan Pemimpin Transformasi Berkelanjutan pada 2024, hingga penghargaan SDGs Khusus pada 2025 atas keberhasilan program CSR yang selaras dengan risiko operasional dan memberi dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.


Dengan rekam jejak tersebut, ASDP menegaskan komitmennya untuk terus menjadikan ESG sebagai strategi pertumbuhan berkelanjutan—menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang bagi Indonesia.


Sonny H. Sayangbati


 

Buka Transportasi Laut Internasional, Sulawesi Utara Gandeng Provinsi Sekitar

 





MPN News, Manado 24 Januari 2024 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) secara resmi membuka rute transportasi laut internasional yang menghubungkan Pelabuhan Bitung langsung dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.


Inisiatif strategis ini bertujuan memangkas waktu dan biaya logistik ekspor-impor, sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).


Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menegaskan pembukaan rute direct call itu berpotensi memperpendek rantai pasok kawasan.


Waktu pelayaran yang sebelumnya mencapai 25–30 hari ke negara-negara tujuan diproyeksikan menyusut drastis menjadi hanya 7–10 hari.


Selain itu, efisiensi diikuti potensi penurunan biaya logistik hingga 20–30 persen, yang akan langsung meningkatkan daya saing produk-produk unggulan dari Indonesia Timur.


“Kawasan Sulampua adalah motor pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi ekspor mencapai USD 25–30 miliar per tahun. Namun, potensi besar ini selama ini terkendala ketergantungan pada pelabuhan di Pulau Jawa. Keberadaan hub logistik di Bitung harus menjadi kepentingan dan kebanggaan bersama seluruh wilayah Sulampua,” kata Yulius dalam Diskusi Grup Terpumpun yang digelar di Manado, Senin (19/1/2025).


Forum strategis tersebut dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Sulampua, termasuk Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah, yang menegaskan komitmen aktif Gorontalo dalam sinergi penguatan konektivitas.


Hadir pula Duta Besar RI untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun, pelaku usaha logistik, eksportir-importir, serta investor dari dalam dan luar negeri.


Yulius mengatakan, penetapan Bitung sebagai simpul logistik nasional diharapkan menjadi katalis untuk menciptakan ekosistem ekonomi baru.


Ekosistem itu akan mendorong pertumbuhan industri pendukung seperti pergudangan, pusat distribusi regional, pelabuhan pengumpul (feeder ports), serta menjadi magnet bagi masuknya investasi berkualitas ke seluruh kawasan Timur Indonesia.


Sebagai bentuk komitmen bersama, pertemuan tersebut diakhiri dengan penandatanganan piagam penghargaan sebagai dukungan terhadap


“Transformasi Sulampua Menuju Global Logistics Hub untuk Penguatan Efisiensi dan Daya Saing Logistik Kawasan Indonesia Timur”. 


Sonny H. Sayangbati

Disaksikan Presiden Prabowo, KKP Dapat Dukungan WEF Sukseskan OIS 2026 di Bali

 





MPN News, JAKARTA, (24/1/26) - Organisasi Forum Ekonomi Dunia (World Economy Forum/WEF) mendukung penuh pelaksanaan Ocean Impact Summit (OIS) yang akan berlangsung pada 8-9 Juni 2026 di Bali. 


Dukungan diberikan secara resmi oleh WEF melalui penandatangan dokumen Letter of Intent (LoI) antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dengan dua Direktur Utama WEF, Sebastian Buckup dan Maroun Kairouz, di sela pertemuan World Economy Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss pada Kamis 22 Januari petang waktu setempat. 


Penandatangan dokumen LoI antara KKP dan WEF yang berlangsung di Congress Center WEF itu, disaksikan langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. KKP sendiri bertindak sebagai bagian dari penyelenggara OIS 2026.


“Kesepakatan ini bertujuan memperkuat aksi, kemitraan, dan investasi berkelanjutan, serta menyelaraskan peran berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung agenda ekonomi biru dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global,” ujar Menteri Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (23/1).


Dalam dokumen tersebut, kerja sama KKP dan WEF mencakup empat poin penting, yakni memposisikan laut sebagai prioritas strategis ekonomi, lingkungan, dan geopolitik, menyoroti perannya sebagai infrastruktur dasar untuk pertumbuhan global, stabilitas iklim, ketahanan pangan, dan kesejahteraan sosial.


Kemudian mendukung adanya dialog dan kolaborasi tingkat sistem melalui arsitektur OIS 2026. Lalu mengkatalisasi aksi, kemitraan, dan investasi, termasuk dengan mendukung identifikasi, diskusi, dan pengumuman inisiatif kolaboratif, platform, dan jalur investasi yang dapat meluas melampaui OIS 2026 itu sendiri. 


Serta memperkuat keselarasan dan koherensi di antara para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, industri, organisasi internasional, inovator, lembaga filantropi, dan masyarakat sipil, untuk mendukung prioritas ekonomi biru Indonesia.


Sebelumnya telah diberitakan, Presiden Prabowo ikut mempromosikan pelaksanaan OIS 2026 ke peserta WEF di Davos. Dia mengajak para tokoh ekonomi serta pemimpin dunia di WEF untuk menghadiri OIS 2026 pada pertengahan tahun nanti. OIS 2026 merupakan platform multi-pemangku kepentingan tingkat tinggi yang berorientasi pada hasil, yang dirancang untuk memajukan ekonomi biru yang tangguh dan inklusif.



Sonny H. Sayangbati

Kedubes Inggris Datangi KM Kelud, Melihat Langsung Keberhasilan Transformasi PELNI



MPN News, Jakarta, 24 Januari 2026 – PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) menerima kunjungan dari Kedutaan Besar Inggris di Jakarta serta tim UK Partnering for Accelerating Climate Transitions (UK PACT) di KM Kelud, Pelabuhan Tanjung Priok pada Jumat (23/1). 


Kunjungan yang dilaksanakan di atas KM Kelud  merupakan bagian dari kelas pembelajaran dari UK Pact yang didukung Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth and Development Office (UK FCDO). 


Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PELNI Anik Hidayati, Deputy Head Low Carbon Infrastructure British Embassy Jakarta (BEJ) Phoebe Rimmer, Cities and Transport Lead BEJ Maria Renny, Ketua UK PACT Indonesia Andi Azka Faurianthi Poetri, Executive Director Institute for Natural Resources, Energy, and Environmental Management (IREEM) Arief Yunan, serta Urban Development Senior Program Lead World Resources Institute (WRI) Indonesia Dimas Nu'man Fadhil. 


Kunjungan dan kelas pembelajaran yang mengangkat tema decarbonization in shipping transport juga diikuti oleh 30 mahasiswa terpilih dari berbagai universitas dan sekolah tinggi di Indonesia.


Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PELNI Anik Hidayati menyatakan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah strategis bagi perusahaan dalam meningkatkan agenda keberlanjutan di sektor pelayaran nasional.


“Kolaborasi dengan Kedutaan Besar Inggris melalui UK PACT serta WRI Indonesia dan IREEM ini memberikan kesempatan bagi kami untuk berbagi pengalaman praktis PELNI dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam operasional sehari-hari,” ujar Anik.


Anik juga menekankan peran penting generasi muda dalam mendorong perubahan menuju transportasi laut yang lebih hijau.


“Melalui program UK PACT dan inisiatif FIRST, kami berharap dapat berkontribusi dalam membekali generasi muda dengan pengetahuan serta keterampilan untuk memimpin transisi menuju transportasi laut yang berkelanjutan dan rendah emisi di Indonesia,” tambah Anik.


Kegiatan kunjungan dan kelas pembelajaran di atas KM Kelud menjadi salah satu sesi inti dari program FIRST. Sesi ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk memperoleh pemahaman praktis mengenai upaya dekarbonisasi sektor pelayaran langsung, meliputi aspek kebijakan perusahaan, operasional harian, strategi bisnis jangka panjang serta penerapan teknologi rendah karbon yang telah dan sedang diimplementasikan dalam armada PELNI.


PELNI menyadari bahwa sub-sektor transportasi laut, sebagai bagian integral dari sektor transportasi nasional, turut berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca yang terus meningkat setiap tahunnya. 


Sejalan dengan komitmen nasional dalam Nationally Determined Contributions (NDC) serta kebijakan penurunan emisi yang didorong Kementerian Perhubungan, PELNI aktif mendukung transisi menuju transportasi berkelanjutan melalui berbagai inisiatif operasional dan strategis.


Sebagai informasi, UK PACT adalah program kerja sama antara Pemerintah Inggris (UK) dan Indonesia untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon dan pembangunan berkelanjutan.


(Sonny H.Sayangbati).

Indonesia Serukan Pemulihan Ekosistem Laut Bersama di WEF 2026




MPN News, Yogjakarta 24 Januari 2026 -  Kerusakan laut yang kian masif menjadi ancaman bagi dunia. Untuk itu perlu upaya bersama memulihkan ekosistem laut dari dampak perubahan iklim, pencemaran, hingga aktivitas penangkapan ilegal yang mengancam populasi perikanan saat ini.


Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Velocity of the Blue Economy, yang menjadi bagian dari World Economic Forum di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026, waktu setempat.


“Lautan kita menghadapi ancaman serius, pemanasan laut, meningkatnya keasaman, menurunnya stok ikan, dan pencemaran laut. Lautan kita memanggil kita semua untuk bertindak bersama menyelamatkan, dan mengelolanya dengan tanggung jawab,” ungkap Menteri Trenggono dala siaran pers yang diterima di Yogyakarta, Jumat (22/1/2026).


Sebagai negara kepulauan, Indonesia dengan program-program Ekonomi Biru yang selama ini diusung, siap memimpin upaya bersama melindungi ekosistem laut dari kerusakan yang semakin masif. Laut selama ini menjadi bagian dari sejarah, identitas, dan masa depan Indonesia.


Menurutnya, perlu tindakan cepat dan kolaboratif antara pemerintah, pelaku bisnis, hingga masyarakat. Upaya yang sudah dilakukan KKP di antaranya secara terus menerus memperluas kawasan konservasi laut yang saat ini sudah lebih dari 30 juta hektare menuju 97,5 juta hektare di tahun 2045. Sistem penangkapan ikan juga akan diatur melalui sistem kuota untuk meminimalisir penangkapan secara berlebih dan illegal fishing.


Di sisi lain budidaya perikanan terus dikembangkan secara inovatif, berkelanjutan dan inklusif sehingga memberi kesejahteraan bagi masyarakat dan menjaga ketahanan pangan. Tak sebatas itu, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil juga dilindungi dari aktivitas ekonomi yang dapat mendegradasi kualitas ekosistem di sekitarnya. Termasuk dalam persoalan sampah laut, pemerintah Indonesia juga terus melakukan berbagai upaya dengan mengintegrasikan aksi-aksi penanganan di darat dan laut.


“Indonesia memiliki salah satu cadangan karbon biru terbesar di dunia, menyimpan sekitar 17 persen karbon biru global. Ekosistem pesisir ini adalah penyerap karbon yang sangat penting, dan berperan mengatur iklim global serta menjaga kesehatan laut,” pungkasnya.


European Commissioner for Sustainable Transport and Tourism, Apostolos Tzitzikostas yang juga menjadi pembicara dalam sesi tersebut mengutarakan pandangannya mengenai implementasi ekonomi biru. Menurutnya ekonomi biru bukan semata tentang ekonomi, tapi juga daya saing dan keamanan.


Untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut, pihaknya mendorong penggunaan bahan bakar alternatif di sektor maritim dan pelayaran. Hal ini penting untuk mengurangi sebaran karbon di laut.


“Apa yang tengah kami siapkan di Uni Eropa adalah Strategi Uni Eropa untuk Pelabuhan dan Sektor Maritim, yang akan menjawab seluruh tantangan saat ini, termasuk juga pengembangan ekonomi biru,” ujarnya.


Indonesia Tuan rumah OIS


Dalam pertemuan itu, Menteri Trenggono juga mengumumkan Indonesia akan menjadi tuan rumah Ocean Impact Summit 2026 yang akan berlangsung Juni 2026 di Bali. Pertemuan global itu mempertemukan para pemimpin dunia, pelaku bisnis, dan para ahli guna menghasilkan aksi nyata untuk tata kelola laut berkelanjutan.


Velocity of the Blue Economy sendiri dihadiri oleh perwakilan negara dan organisasi global yang menjadi peserta WEF 2026. Isu kelautan menjadi salah satu fokus utama dalam WEF 2026 yang dibuktikan peluncuran inisiatif Blue Davos dan penetapan 2026 sebagai Year of Water sebagai upaya terintegrasi tata kelola laut dan perairan tawar untuk menjaga stabilitas ekonomi, ketahanan iklim dan pangan.



Sonny H. Sayangbati



Space Iklan Bawah Halaman 1


Space Iklan Bawah Halaman 4