PELNI Sudah Bebaskan Biaya Pengiriman Bantuan Senilai Rp1,2 Miliar

 

MPN News, Jakarta (1/1-26) -  PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) memperkuat peran kemanusiaannya melalui program pembebasan biaya angkut bantuan bencana menuju Belawan, Sumatera Utara. Total biaya angkut yang dibebaskan PELNI mencapai Rp 1,2 miliar untuk pengangkutan 44 TEUs kontainer serta 1.669 kg parsel RedPack melalui empat kloter pengangkutan menggunakan KM Kelud dan KM Nggapulu.

Pada kloter keempat Senin (29/12) kemarin, KM Kelud mengangkut sebanyak 1 TEUs kontainer dan 1.669 kg parsel RedPack barang bantuan. Pengiriman terakhir ini akan tiba di Pelabuhan Belawan pada Kamis (1/1).

Sekretaris Perusahaan PELNI Ditto Pappilanda menyampaikan bahwa program bebas biaya pengiriman untuk bantuan Sumatera ini merupakan wujud nyata komitmen PELNI dalam mendukung penanggulangan bencana.

“Dengan total pembebasan biaya pengiriman mencapai Rp1,2 miliar, PELNI menegaskan komitmennya sebagai BUMN yang selalu hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Kolaborasi dengan berbagai instansi, perusahaan dan relawan ini memastikan bantuan dapat disalurkan ke Sumatera,” ujar Ditto.

Ditto juga mengapresiasi partisipasi seluruh pihak yang telah mengirimkan bantuan dan menegaskan kesiapan PELNI untuk program serupa di masa mendatang.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mempercayakan pengiriman barang bantuannya kepada PELNI. Kami memastikan pengangkutan bantuan kemanusiaan berjalan sesuai prosedur yang transparan dan tertib demi kelancaran distribusi logistik,” tambah Ditto.

Selain program pembebasan biaya pengiriman tersebut, PELNI mendapatkan penugasan dari Kementerian Perhubungan RI dengan mengirimkan KM Egon untuk perbantuan angkutan POLRI. 

KM Egon mengangkut sebanyak 237 personel POLRI beserta 37 unit motor, 27 unit truk dan kendaraan kecil lainnya, sekaligus 8.518 ton logistik dan 43 koli obat-obatan. Seluruhnya diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa (16/12).

Sebelumnya PELNI Group juga telah menyalurkan bantuan logistik secara langsung ke daerah bencana di Sumatera Utara pada Selasa (2/12) dan Sumatera Barat pada Rabu (3/12) dengan total nilai bantuan mencapai Rp300 Juta. 

Klarifikasi Kontainer Bantuan Tertahan di Sumatera Utara

Terkait kabar adanya kontainer berisi barang bantuan yang dikirimkan dari Jawa Timur tertahan di gudang BPBD Sumatera Utara, Ditto menyampaikan bahwa miskomunikasi tersebut sudah diselesaikan dan barang bantuan sudah diterima oleh pihak yang seharusnya. 

"Yang terjadi di sana sebatas miskomunikasi yang sudah diselesaikan dengan baik atas dasar kemanusiaan. Kita sama sama peduli atas bencana yang terjadi dan ingin barang bantuan dapat cepat disalurkan. Permasalahan sudah diselesaikan, dan semua pihak bekerja sama dengan baik untuk membantu korban bencana," tegas Ditto. 

Tentang PELNI

PELNI sebagai Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa pelayaran saat ini mengoperasikan 25 kapal penumpang yang melayani 511 ruas dengan 1.359 rute dan menyinggahi 74 pelabuhan.

Selain angkutan penumpang, PELNI juga melayani 30 trayek kapal perintis yang menjadi sarana aksesibilitas bagi mobilitas penduduk di wilayah 3TP, dimana kapal perintis menyinggahi 230 pelabuhan dengan total 522 ruas. PELNI juga mengoperasikan sebanyak 18 kapal rede. Untuk pelayanan bisnis logistik, saat ini PELNI mengoperasikan 8 trayek tol laut serta satu trayek khusus untuk kapal ternak.

 *Sonny H. Sayangbati*

 

Read more »

Sah! PELNI dan Kemenhub Resmi Teken Kerja Sama Terpadu

 

MPN News, Jakarta (1/1-26) – PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) menutup tahun 2025 dengan langkah strategis melalui Penandatanganan Terpadu Kerja Sama Pelayaran Perintis serta Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2026 di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakartard pada Rabu (31/12) kemarin.

Penandatanganan PSO Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi TA 2026 dilakukan oleh Direktur Usaha Angkutan Penumpang PELNI Nuraini Dessy bersama Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Capt. Budi Mantoro, M.Si, M.Mar., serta disaksikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Lollan Panjaitan.

Sementara itu, Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Mekanisme Penugasan TA 2026 ditandatangani oleh PPK Perintis Pangkalan Teluk Bayur dan Kepala Cabang PELNI Jakarta Dicky Dermawandi dan diikuti serentak secara daring oleh 15 Kantor Cabang PELNI yang ditunjuk sebagai homebase kapal perintis.

Direktur Usaha Angkutan Penumpang PELNI Nuraini Dessy menyampaikan bahwa penandatanganan terpadu ini menjadi langkah strategis bagi kelanjutan pelayanan transportasi laut yang inklusif dan merata di Indonesia.

“Penugasan dari Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan ini menjadi fondasi penting bagi PELNI untuk terus menghadirkan layanan angkutan laut kelas ekonomi yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya di daerah 3TP. Kami berkomitmen penuh untuk mengoperasikan trayek-trayek ini dengan standar keselamatan dan pelayanan yang baik,” ujar Dessy.

Dalam kesempatan yang sama, juga ditandatangani beberapa perjanjian penting lainnya, yaitu pengoperasian kapal milik negara (kapal rede) untuk angkutan perairan pelabuhan, subsidi operasi kapal khusus ternak dan layanan angkutan barang di laut dengan tarif terjangkau yang ditugaskan kepada PELNI. Ketiga perjanjian tersebut ditandatangani oleh Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PELNI Kokok Susanto bersama PPK Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pusat.

Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PELNI Kokok Susanto turut menyampaikan bahwa penandatanganan subsidi pengoperasian kapal khusus ternak dan barang merupakan langkah penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Penandatanganan terpadu ini tidak hanya mencakup angkutan penumpang, tetapi juga angkutan barang yang membantu menjaga ketersediaan, serta stabilitas harga barang di wilayah 3TP. Sementara kapal ternak mendukung distribusi hewan ternak secara aman dan efisien antarpulau sehingga harga daging tetap stabil,” tambah Kokok.

Pada tahun 2026 ini, PELNI mendapat penugasan dari Pemerintah untuk mengoperasikan 25 kapal penumpang, 30 kapal perintis, 18 kapal rede, 8 trayek tol laut dan 1 trayek khusus kapal ternak. 

Melalui penandatanganan terpadu ini, PELNI menegaskan komitmennya dalam mendukung konektivitas nasional, pemerataan pembangunan, serta penyediaan layanan transportasi laut yang terjangkau, aman dan andal bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. 

Sebagai informasi, pada tahun 2026 PELNI menerima PSO dari pemerintah sebesar Rp 2,78 triliun untuk kapal penumpang, penugasan subsidi tol laut sebesar Rp 135 miliar, penugasan subsidi kapal rede sebesar Rp 48,5 miliar dan penugasan subsidi kapal ternak sebesar Rp 13 miliar. 

Tentang PELNI

PELNI sebagai Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa pelayaran saat ini mengoperasikan 25 kapal penumpang yang melayani 483 ruas dan menyinggahi 75 pelabuhan.

Selain angkutan penumpang, PELNI juga melayani 30 trayek kapal perintis yang menjadi sarana aksesibilitas bagi mobilitas penduduk di wilayah 3TP, dimana kapal perintis menyinggahi 229 pelabuhan dengan total 516 ruas dan 2.515 rute. PELNI juga mengoperasikan sebanyak 18 kapal rede. Untuk pelayanan bisnis logistik, saat ini PELNI mengoperasikan 8 trayek tol laut serta satu trayek khusus untuk kapal ternak.

 *Sonny H. Sayangbati*

Read more »

Bea Cukai Pecat 27 Pegawai dan Jatuhi Hukuman Disiplin Berat ke 33 Lainnya

MPN News , Jakarta, (1/1) 2026 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan telah memberhentikan 27 pegawainya pada tahun 2024 dan memproses penjatuhan hukuman disiplin berat terhadap 33 pegawai lainnya sepanjang tahun 2025. Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari upaya penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan integritas institusi.

Puluhan pegawai tersebut diberhentikan atau dikenai sanksi berat karena terlibat dalam kasus fraud dan berbagai pelanggaran disiplin serius. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, menegaskan komitmen institusinya.

“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti secara tegas setiap pelanggaran disiplin, sebagai bagian dari penguatan kualitas dan integritas SDM Bea Cukai,” ujar Nirwala melalui siaran pers pada Selasa (30/12/2025)

Penindakan ini sejalan dengan upaya Bea Cukai yang terus mengintensifkan pengawasan menjelang akhir tahun 2025. Institusi ini berupaya mengamankan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp301,6 triliun, termasuk melalui program bersama dengan instansi lain.

Untuk tahun 2026, Bea Cukai menghadapi tantangan target penerimaan yang lebih tinggi, yakni sebesar Rp336 triliun. Target ini mencakup rencana pengenaan bea keluar untuk komoditas emas dan batu bara.

Guna menjawab tantangan tersebut, Bea Cukai telah menyiapkan sejumlah strategi. Ini meliputi pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat penelitian nilai pabean dan klasifikasi barang, modernisasi laboratorium, peningkatan kompetensi SDM, serta penguatan operasi penindakan yang serentak dan terpadu di seluruh wilayah pengawasan.

Nirwala kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjaga konsistensi kinerja di bidang pengawasan, penindakan, dan penerimaan negara.

“Kami berkomitmen untuk terus melindungi masyarakat, menjaga penerimaan negara, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui Bea Cukai yang profesional dan berintegritas,” pungkas Nirwala.

Sonny H. Sayangbati

Read more »

Layanan Pelabuhan Perikanan Tetap Jalan di Libur Nataru, Nelayan Diingatkan Kondisi Cuaca Ekstrem

 *MPN News* , Jakarta (1/1) 2026 - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin pelayanan publik di seluruh pelabuhan perikanan di Indonesia tetap berjalan optimal pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2026 untuk memastikan stok ikan aman tersedia.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif mengatakan hal ini dilakukan untuk menjamin kelancaran aktivitas nelayan. Selain itu, juga memastikan stok ikan tersedia dan mendukung distribusi hasil perikanan di tengah meningkatnya aktivitas jelang pergantian tahun.

“Kami pastikan seluruh unit pelaksana teknis (UPT) pelabuhan perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap tetap berjalan optimal mulai dari pelayanan sandar, bongkar muat ikan, administrasi perizinan usaha serta memastikan stok ikan tersedia di cold storage dan unit pengolahan ikan (UPI),” ungkapnya dalam siaran resmi di Jakarta.

Menurutnya, pelayanan yang baik di pelabuhan perikanan menjadi kunci kelancaran aktivitas perikanan ikan nasional. Selain mendukung produktivitas nelayan, pelayanan yang prima juga menjaga stabilitas pasokan ikan dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

 *Peringatan Cuaca Ekstrim* 

Di sisi lain, Latif juga mengingatkan pemilik kapal perikanan dan nelayan untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih berpeluang terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia.

“Keselamatan adalah prioritas utama saat melaut dan tidak perlu memaksakan diri jika kondisi cuaca tidak memungkinkan. Terus pantau informasi cuaca dan ikuti arahan syahbandar di pelabuhan perikanan,” tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi, syahbandar di seluruh pelabuhan perikanan terus meningkatkan pengawasan dan pelayanan keselamatan pelayaran. Mulai dari penyampaian informasi prakiraan cuaca terkini, pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal, hingga memastikan kelaikan kapal perikanan sebelum melaut.

Selain itu, syahbandar juga aktif memberikan imbauan langsung kepada nelayan terkait penggunaan alat keselamatan serta kesiapan awak kapal perikanan. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan risiko kecelakaan laut, khususnya di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta agar seluruh jajarannya tetap melakukan monitoring terkait kegiatan operasional pelabuhan perikanan selama libur natal dan tahun baru. 

Sonny H. Sayangbati

Read more »

KKP Berlakukan Moratorium Sementara Izin Kapal Berpangkalan di Muara Angke

 

MPN News, Jakarta 1 Januari 2026 - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberlakukan moratorium sementara penerbitan izin kapal penangkap ikan dengan pelabuhan pangkalan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke mulai Januari 2026. Kebijakan ini diambil menyusul kondisi kolam pelabuhan yang telah melebihi kapasitas tampung.

“Ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta serta Kepala Pengelola PPN Muara Angke beberapa waktu lalu, mengingat kolam pelabuhan sudah melebihi kapasitas ideal” ujar Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (1/1/2026).

Latif mengatakan KKP juga akan melakukan pengecekan dan mendata kembali pelabuhan perikanan yang sudah over kapasitas dan akan melakukan pengaturan serta pemerataan operasional kapal sesuai standar dan aturan yang berlaku.

“Ini termasuk pelabuhan Nizam Zachman Jakarta yang akan ditata kembali karena sudah over kapasitas sehingga terkesan kumuh dan tidak layak serta memenuhi standar pelabuhan yang modern,aman, nyaman, higienis. Negara akan mengatur hal tersebut di tahun 2026 ini," tegasnya.

Berdasarkan data perizinan, saat ini terdapat 2.564 kapal yang terdaftar berpangkalan di PPN Muara Angke. Namun, tidak seluruh kapal tersebut aktif melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Sebagian besar kapal hanya singgah untuk keperluan administrasi dan pengisian logistik.

Sebagaimana diketahui, kolam PPN Muara Angke memiliki luas 63.993 meter persegi dan panjang dermaga keseluruhan 1.215 meter yang terdiri dari panjang dermaga utama 915 meter dan dermaga Kali Adem 300 meter dimana dermaga Kali Adem saat ini mengalami pendangkalan sehingga kapal tidak maksimal untuk tambat dan labuh.

Direktur Usaha Penangkapan Ikan Ukon Ahmad Furkon menjelaskan mayoritas kapal yang masuk ke PPN Muara Angke tidak membawa hasil tangkapan. Kapal-kapal itu datang untuk mendapatkan rekomendasi BBM bersubsidi dan mengisi perbekalan sebelum melaut kembali.

“Kita juga menemukan banyak kapal dalam kondisi mangkrak yang berada di kolam pelabuhan dan tercatat memiliki izin usaha perikanan (SIUP) yang aktif dan belum dilakukan penghapusan. Kita akan lakukan pendataan yang berkoordinasi dengan dinas setempat,” ungkapnya.

Selain itu, KKP juga akan mengembangkan Pelabuhan Perikanan Karangsong di Indramayu sebagai alternatif pelabuhan pangkalan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan di PPN Muara Angke sekaligus meningkatkan pemerataan aktivitas perikanan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta agar evaluasi terhadap pelabuhan perikanan terus dilakukan untuk memantau kolam pelabuhan yang mengalami kelebihan kapastias agar dapat dialihkan ke pelabuhan perikanan lain sesuai dengan kemampuan dan daya tampungnya.

Sonny H. Sayangbati

Read more »

PT PAL Indonesia dan PT Pertamina International Shipping (PIS) Perkuat Sinergi Dukung Kemandirian Maritim Nasional

 

MPN News, Surabaya, [31/12] – Menjelang penutupan tahun 2025, PT PAL Indonesia dan PT Pertamina International Shipping (PIS) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) sebagai bentuk penguatan sinergi strategis dalam mendukung kemandirian dan daya saing industri maritim nasional di Kantor Pusat PT Pertamina International Shipping (PIS) Jakarta (31/12). Kolaborasi ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk mengoptimalkan peran industri dalam negeri dalam mendukung armada logistik dan energi nasional.

Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod, dan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Surya Tri Harto,  yang disaksikan oleh Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri beserta jajaran manajemen dan pejabat terkait dari kedua perusahaan. Kolaborasi ini diarahkan untuk menjajaki pengembangan peluang kerja sama strategis, khususnya dalam pembangunan, konversi, dan modifikasi kapal, sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing industri maritim nasional melalui pemanfaatan kapasitas galangan dalam negeri.

Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod, menegaskan bahwa kolaborasi antar industri merupakan kunci kebangkitan kedaulatan maritim nasional. “ Ini adalah satu tangga pertama bagi kita untuk menghidupkan industri secara keseluruhan di Indonesia. Ketika dapat mengkonsolidasikan dengan baik maka akan menghidupkan potensi market dan memberikan multiplier effect untuk ekosistem industri maritim” terang Djenod

Ruang lingkup kerja sama juga mencakup pemeliharaan dan perbaikan armada, penyediaan suku cadang dan peralatan kapal bagi armada PIS dan afiliasinya, termasuk layanan Maintenance, Repair & Overhaul (MRO), Single Point Mooring (SPM), serta underwater services. Kaharuddin Djenod menambahkan, kolaborasi PT PAL dan PIS merupakan wujud nyata keberpihakan negara pada kemampuan nasional, sekaligus langkah strategis untuk menghidupkan galangan kapal dalam negeri, memperkuat rantai pasok, dan memastikan armada maritim Indonesia tumbuh dengan daya saing global” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Surya Tri Harto menyampaikan bahwa langkah ini termasuk bentuk implementasi dari arahan langsung Direktur Utama PT Pertamina, “Ada tiga pesan penting yang disampaikan Pak Simon kepada kami, yang pertama kita perlu memperkuat ketahanan energi dalam negeri dengan armada kelautan, yang kedua turut memperkuat upaya-upaya ekspansi global serta mengambil bagian dalam membangun industri maritim dalam negeri” ujarnya.

Inisiatif kolaborasi ini sejalan dengan arahan langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan potensi industri nasional dalam mendukung kebutuhan dan optimalisasi armada logistik serta pelayaran nasional.

Direktur Utama PT Pertama turut menegaskan “Kolaborasi ini in line dengan program membangun industri maritim di Indonesia. Tentunya akan banyak tantangan ke depan namun dengan kolaborasi strategis PT PAL Indonesia dan PIS diyakini mampu mendukung Asta Cita Presiden dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara” Ujar Aloysius Mantiri.

Melalui kerja sama ini, PT PAL Indonesia dan PIS berkomitmen menjadi bagian penting dalam mendorong kebangkitan industri maritim nasional, memperkuat ketahanan logistik dan energi, serta mewujudkan kedaulatan maritim Indonesia secara berkelanjutan.

Tentang PT PAL Indonesia: PT PAL Indonesia merupakan perusahaan manufaktur bidang maritim terbesar di Indonesia. Kami memiliki keunggulan bisnis pada kapabilitas rancang (desain) bangun kapal perang, kapal niaga, dan rekayasa umum (general engineering). Selain itu, kami juga terbilang andal dalam pemeliharaan & perbaikan (harkan) serta overhaul produk-produk maritim baik kapal perang, kapal selam, kapal niaga, serta general engineering produk energi dan elektrifikasi.

Sonny H. Sayangbati

Read more »

Pelindo 2 Tanjung Priok Laksanakan last call ship 2025 dan first call ship 2026

 

MPN News, TANJUNG PRIOK - Pelindo Regional 2 Tanjung Priok yang fokus melayani jasa ke pelabuhanan mengakhiri tahun 2025 dan mengawali tahun 2026 dengan berbagai kegiatan salah satunya adalah dengan melaksanakan last call ship 2025 dan first call ship 2026 serta pembagian snack box kepada para sopir di Pelabuhan yang tetap melakukan kegiatan menjelang pergantian tahun.

Hal ini merupakan apresiasi dari regional 2 Tanjung Priok terhadap customernya. ceremony kapal yang keluar terakhir di tahun 2025 dari Pelabuhan Tanjung Priok dan yang masuk pertama di tahun 2026 di Pelabuhan Tanjung Priok dilakukan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok dengan mengundang para nahkoda kapal last call (Tanto Salam) dan kapal first call (Tanto Saudara) untuk menerima apresiasi dan cinderamata.

Hadir pada acara tersebut, Kepala Kantor KSOP Utama Tanjung Priok, Heru Susanto. Plh Executive Director Regional 2, Budi Prasetyo beserta jajaran dan Executive General Manager Regional 2 Tanjung Priok Yandri TriSaputra beserta jajaran.

Sepanjang tahun 2025, Pelindo Regional 2 Tanjung Priok mencatatkan kinerja Arus kapal dan Barang yang Tetap Terjaga di tengah berbagai tantangan, termasuk dinamika arus logistik dan kondisi lingkungan pelabuhan.

Berdasarkan data konsolidasi yang tercatat periode Januari 2025 hingga 30 Desember 2025 :

Arus kapal yang dilayani mencapai 14.163 call, Total Gross Tonnage (GT) kapal yang dilayani mencapai 149,95 juta GT. relatif stabil dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Dari sisi arus barang dan penumpang kapal, Pelindo Regional 2 Tanjung Priok mencatatkan : Arus petikemas sebesar 8,30 juta TEUs, menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan tahun 2024.

Arus petikemas dalam satuan box mencapai 5,69 juta box.

Arus non-petikemas tercatat sebesar 21,51 juta ton, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Untuk arus kendaraan (unit) mencapai 860 ribu unit, tetap terjaga sejalan dengan kebutuhan distribusi nasional. Dan untuk arus penumpang 492.826 orang

Capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya penguatan operasional, antara lain optimalisasi pengelolaan arus kapal dan barang, peningkatan keandalan fasilitas pelabuhan dan terminal penumpang, serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan guna menjaga kelancaran dan keselamatan operasional.

Di sela acara last call 2025 dan first call 2026 dan pembagian snack kepada para sopir Trailer Pelabuhan. Executive General Manger Pelindo Regional 2 Tanjung Priok ,Yandri TriSaputra mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kerja sama seluruh pengguna jasa dan masyarakat sepanjang tahun 2025 dan berharap pencapaian target dan sinergi seluruh pemangku kepentingan di Pelabuhan tetap terjaga di tahun 2026.

(Redaksi MPN News).

Read more »

Pelindo Multi Terminal Pastikan Layanan Pelabuhan Tetap Berjalan Optimal di Periode Libur Nataru

 

 *MPN News* , Medan, Desember 2025 (WMI)  – PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), Subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang operasional terminal nonpetikemas, memastikan kesiapan dan layanan optimal di seluruh pelabuhan yang dikelola selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Komitmen ini mencakup kelancaran pelayanan penumpang maupun arus barang, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas logistik periode Nataru.

Di tengah kebijakan pemerintah terkait imbauan memberikan kesempatan untuk melaksanakan kerja dari lokasi lain atau Work from Anywhere (WFA) selama periode libur Nataru, Pelindo Multi Terminal memastikan bahwa sektor layanan operasional pelabuhan tetap siaga 24 jam, mengingat perannya yang vital dalam menjaga kelancaran mobilitas barang dan penumpang. Pelindo Multi Terminal tetap menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya di 20 branch/cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia meliputi: Sumatra (Belawan, Malahayati, Lhokseumawe, Dumai, Sibolga, Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun), Jawa (Tanjung Emas, Tanjung Intan, Jamrud Nilam Mirah, Gresik, Tanjung Wangi), Kalimantan (Balikpapan, Trisakti, Bumiharjo Bagendang), Sulawesi (Makassar, Parepare) serta Bali & Nusa Tenggara (Bima Badas, Lembar, Benoa). 

Direktur Operasi Pelindo Multi Terminal, Arif Rusman Yulianto menyampaikan bahwa perusahaan tetap memberikan layanan bongkar muat nonpetikemas dan layanan kepelabuhanan lainnya selama periode libur Nataru.

“Kami memastikan layanan operasional pelabuhan berjalan normal selama periode libur Nataru. Sejumlah langkah antisipasi disiapkan untuk menghadapi potensi lonjakan arus barang dan penumpang, serta perubahan cuaca di akhir tahun untuk menjaga kelancaran arus logistik nasional dan kualitas pelayanan kepada para pengguna jasa,” jelas Arif.

Dalam menjaga keberlangsungan operasional, Pelindo Multi Terminal melakukan pengecekan kesiapan fasilitas pelabuhan dan peralatan bongkar muat, pelaksanaan layanan operasional sesuai dengan prosedur yang berlaku, penguatan kesiapan sumber daya manusia (SDM) operasional melalui pengaturan pola kerja dan penugasan personel, pengaturan jalur lalu lintas di dalam dan di luar terminal untuk mencegah potensi kepadatan, peningkatan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) , pemantauan cuaca secara berkala, serta koordinasi intensif dengan sejumlah stakeholders di lingkungan pelabuhan. Pelindo Multi Terminal juga mendukung kebijakan pemerintah terkait skema pembatasan angkutan barang selama periode Nataru, sehingga aktivitas bongkar muat tetap dapat berlangsung optimal. 

Arif menambahkan bahwa para pengguna jasa dapat menghubungi customer relations jika menemui kendala pelayanan operasional pelabuhan nonpetikemas atau membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai layanan perusahaan.

“Kami berkomitmen memberikan layanan terbaik dan berkesinambungan di seluruh pelabuhan, baik untuk penumpang maupun barang. Kami memastikan operasional berjalan aman, lancar, dan efisien dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, serta kualitas layanan kepada pengguna jasa. Dengan kesiapan tersebut, kami optimistis dapat menjaga kepercayaan pengguna jasa sekaligus membuka tahun 2026 dengan semangat positif dan kinerja operasional yang semakin baik,” tutup Arif.

 *Sonny H. Sayangbati*

Read more »

Dua Kapal Ilegal Fishing Tangkapan KKP Diserahkan ke Pemda Sulut

 

MPN News, Manado 31 Desember 2025 - Dua unit kapal pelaku ilegal fishing yang berhasil ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap dimanfaatkan untuk mendukung produktivitas masyarakat nelayan di Sulawesi utara. 

KKP bersama Kejaksaan Agung telah resmi menyerahkan dua kapal ikan FB. ST. BOBBY-01 berukuran 151 G dan FB. ST. MICHAEL-138 berukuran 66 GT ke Pemda Sulawesi Utara. Kapal-kapal ini sebelumnya ditangkap oleh KP Orca 06 Ditjen PSDKP di perairan Samudera Pasifik pada tahun 2024. Selanjutnya menjadi barang bukti proses hukum di Pengadilan Negeri Bitung hingga akhirnya diputus untuk negara.

“Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Badan Pemulihan Aset, Kejati Sulut, serta Kejari Bitung atas sinergi dan kolaborasi dalam mendukung kebijakan KKP untuk pemanfaatan kapal rampasan hasil tindak pidana perikanan,” ungkap Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (30/12).

Ipunk menambahkan bahwa saat ini kebijakan KKP, dalam pemanfaatan kapal tangkapan illegal fishing yaitu menggunakan prinsip “tangkap-manfaat”, bagi kapal-kapal hasil tindak pidana perikanan yang telah inkrah.

“Kapal-kapal tersebut tidak lagi dimusnahkan/tenggelamkan lagi, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi yaitu diberikan kepada masyarakat tepatnya kepada Kelompok Nelayan dan/atau Koperasi Perikanan,” jelas Ipunk.

Ia juga memaparkan bahwa perairan utara Sulawesi ini merupakan salah satu perairan yang rawan illegal fishing terutama dari nelayan Filipina. Kapal asing asal Filipina menggunakan kapal penangkap ikan yang modern, kapal terbuat dari besi, ukurannya besar, alat tangkap dan teknologinya modern.

“Melalui pemanfaatan kapal-kapal tangkapan, setidaknya menjadikan nelayan kita dapat bersaing dengan nelayan-nelayan asing, sehingga kita mampu berdaulat diperairan kita sendiri,” tambah Ipunk.

Selanjutnya Ipunk menyarankan kepada Pemda Sulut agar kapal ini bisa langsung dimanfaatkan untuk kepentingan nelayan, dengan lebih dulu mengurus dokumen perizinan. 

 

“Kedua kapal yang diserahkan ini agar dikelola dimanfaatkan kepada penerima yang benar-benar siap dan mampu mengoperasikan, jangan justru malah nanti mangkrak. Pemda harus selektif dalam memilih penerima,” tegas Ipunk.

 

Langkah ini sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bahwa pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan harus memberikan manfaat ekonomi bagi negara maupun masyarakat khususnya nelayan.

Sonny H. Sayangbati

Read more »