Iklan Periode Satu Tahun Tayang

Senin, 12 Januari 2026

ASDP Hadir sebagai Jembatan Harapan di Tengah Banjir Bandang Pulau Siau

 




 *MPN News,* Siau-Sulawesi Utara, 12 Januari 2026 — Hujan deras yang turun tanpa henti sejak dini hari mengubah keseharian warga Pulau Siau, wilayah kepulauan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara. Aliran air bercampur lumpur menerjang permukiman, memutus akses, dan memaksa masyarakat bertahan di tengah keterbatasan. Di saat seperti inilah, kehadiran dan kepedulian menjadi sangat berarti.


Menjawab kondisi tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) hadir tidak hanya sebagai penyedia layanan penyeberangan, tetapi juga sebagai mitra kemanusiaan yang berdiri bersama masyarakat terdampak banjir bandang di Pulau Siau.


Bencana banjir bandang yang diduga dipicu tingginya curah hujan sejak Senin (5/1) ini berdampak pada empat kecamatan di wilayah Pulau Siau, yakni Siau Timur, Siau Timur Selatan, Siau Barat, dan Siau Barat Selatan, dengan cakupan wilayah terdampak meliputi dua kelurahan dan enam desa. Aktivitas masyarakat terganggu, sementara kebutuhan dasar menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat.


Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), ASDP bergerak cepat menyalurkan bantuan kemanusiaan. Berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait, ASDP Cabang Bitung memberangkatkan bantuan menggunakan KPLP Bitung KN Gandiwa pada Rabu (7/1). 


Bantuan tersebut meliputi beras, makanan siap saji dan instan, biskuit dan makanan ringan, susu UHT, air minum dalam kemasan, serta ikan kaleng guna membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak di Pulau Siau.




Kebutuhan Dasar Masyarakat


Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menegaskan bahwa kehadiran perusahaan di tengah bencana merupakan bagian dari komitmen ASDP sebagai BUMN yang mengedepankan kepedulian sosial.


“Kami menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak. ASDP hadir tidak hanya menjaga konektivitas antarpulau, tetapi juga menjalankan tanggung jawab sosial dengan memberikan dukungan nyata bagi masyarakat. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban, menumbuhkan semangat, dan menjadi bagian dari proses pemulihan Pulau Siau,” ujar Heru.


Sebagai unit kerja yang berada paling dekat dengan wilayah terdampak, ASDP Cabang Bitung berperan langsung dalam penyaluran bantuan ke Pulau Siau. General Manager ASDP Cabang Bitung, Rudy Mahmudi, menyampaikan bahwa kehadiran ASDP di lapangan dilakukan secara terukur dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.


“Sebagai cabang yang beroperasi paling dekat dengan Pulau Siau, kami bergerak cepat menyalurkan bantuan secara langsung kepada masyarakat terdampak. Kami memastikan bantuan mencakup kebutuhan dasar, mulai dari pangan, sandang, hingga perlengkapan kesehatan, guna mendukung kondisi masyarakat selama masa tanggap darurat dan proses pemulihan pascabencana,” jelas Rudy.


Langkah kemanusiaan ini sejalan dengan komitmen ASDP dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDGs 2 Tanpa Kelaparan melalui pemenuhan pangan, SDGs 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera melalui dukungan kesehatan pascabencana, serta SDGs 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan dengan memperkuat ketahanan masyarakat dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak.


Melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pulau Siau, ASDP tidak hanya merespons kondisi darurat, tetapi juga menegaskan perannya sebagai BUMN yang hadir dengan kepedulian nyata. Ke depan, ASDP berkomitmen untuk terus menjaga konektivitas antarpulau sekaligus menghadirkan kontribusi sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia





 *Sonny H. Sayangbati*

Evaluasi Nataru ASDP: Arus Lancar Terkendali, Kepuasan Publik Sangat Tinggi

 




 *MNP News* , Jakarta 12 Januari 2026 --- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menutup penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 dengan kinerja layanan yang berjalan aman, lancar, dan terkendali, serta memperoleh tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi.


Evaluasi ini menegaskan bahwa pengelolaan arus penyeberangan nasional selama periode libur panjang mampu menjawab tingginya mobilitas masyarakat melalui tata kelola operasional yang adaptif dan kolaboratif.


Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada melalui Pusat Studi Transportasi dan Logistik menunjukkan seluruh aspek layanan ASDP selama Nataru berada pada kategori “Sangat Puas”, dengan skor di atas 91. Aspek sarana mencatat nilai tertinggi sebesar 94,6, diikuti kebijakan sebesar 92,2, sementara prasarana dan manajemen transportasi masing-masing meraih skor 91,6. Capaian ini mencerminkan persepsi positif masyarakat terhadap kualitas layanan dan efektivitas pengelolaan arus penyeberangan nasional. 


Sejalan dengan hasil survei tersebut, secara operasional ASDP berhasil melayani 3,4 juta penumpang dan 850 ribu kendaraan di 15 lintasan pantauan nasional selama periode H-10 hingga H+10 Nataru 2025/2026. Jumlah penumpang tercatat meningkat 8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sementara total kendaraan tumbuh 6,7 persen, menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat sekaligus kesiapan sistem layanan penyeberangan dalam menghadapi lonjakan arus.


Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi pengelolaan layanan berbasis evaluasi dan sinergi lintas sektor. “Keberhasilan penyelenggaraan layanan Nataru ini tidak hanya diukur dari kelancaran arus, tetapi juga dari tingkat kepuasan masyarakat. Evaluasi berbasis data dan persepsi publik menjadi fondasi penting bagi peningkatan layanan ke depan,” ujarnya.


Kelancaran layanan selama Nataru tidak terlepas dari kolaborasi erat dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta para pemangku kepentingan lainnya. 


Sinergi tersebut memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat, pengaturan jadwal kapal yang adaptif, kesiapan sumber daya manusia, optimalisasi fasilitas pelabuhan, serta pemantauan intensif melalui posko terpadu selama puncak arus berangkat dan balik.


Survei IKM juga mencatat evaluasi terhadap sejumlah kebijakan utama ASDP selama Nataru, seperti penerapan tiket online wajib, diskon tarif tiket 15 persen, penambahan armada kapal, pengaturan lalu lintas di pelabuhan, serta pelayanan Posko Nataru, dengan nilai evaluasi berada pada rentang 4,4 hingga 4,7. Meski demikian, survei juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan akses tiket digital bagi sebagian pengguna jasa saat jam puncak, konsentrasi perjalanan pada waktu tertentu, serta perlunya penguatan peran posko sebagai pusat koordinasi layanan.


Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, ASDP menetapkan fokus perbaikan berkelanjutan pada peningkatan kesiapan dan keandalan sistem digital, pemerataan distribusi jadwal perjalanan, sinkronisasi armada dan standar layanan, konsistensi rekayasa lalu lintas di pelabuhan, serta optimalisasi fungsi posko terpadu. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan strategis menghadapi penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026.


ASDP menegaskan komitmen untuk terus menghadirkan layanan penyeberangan yang aman, nyaman, dan andal, tidak hanya pada momentum libur panjang, tetapi sepanjang tahun, guna menjaga konektivitas antarpulau dan mendukung mobilitas nasional secara berkelanjutan.




 *Sonny H. Sayangbati*

KNMP di Bulukumba Lakukan Ekspor Perikanan Perdana





 *MPN News* , Jakarta 12 Januari 2026 - JAKARTA, (12/1/26) - Kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) terbukti membantu menggerakan ekonomi perikanan di Kabupaten Bulukamba, Sulawesi Selatan. Hampir 1 ton ikan ikan segar hasil tangkapan nelayan pesisir KNMP Bentenge, diekspor ke Arab Saudi.


Pelepasan ekspor pertama kalinya ikan segar dari Bulukumba ke Arab Saudi berlangsung kemarin di KNMP Bentenge. Ikan dibawa menggunakan mobil pendingin fasilitas KNMP Benteng menuju Makassar untuk selanjutnya diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi di hari yang sama.


“Inilah yang kami ingin hadirkan dari program KNMP, yakni bagaimana meningkatkan produktivitas masyarakat termasuk jangkauan pasarnya. Dari yang tadinya lokal kini merambah pasar internasional,” ungkap Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Trian Yunanda dalam siaran resmi di Jakarta, Sabtu (10/1).


Trian menambahkan, pembangunan infrastruktur KNMP Bulukumba sudah masuk tahap penyelesaian. KKP juga telah mengirimkan fasilitas pendukung termasuk mobil pendingin, kapal, mesin kapal hingga alat tangkap untuk dikelola oleh koperasi nantinya.


KNMP Bentenge di Bulukumba memiliki infrastruktur perikanan lengkap meliputi tambatan perahu, shelter pendaratan ikan, SPBUN, bengkel kapal, kios perbekalan, hingga balai nelayan. Ada juga fasilitas rantai dingin meliputi pabrik es portabel, mobil pendingin, coolbox, serta gudang beku.


“Setelah beroperasi harapan kami produktivitas perikanan di Bulukumba bisa lebih meningkat menjangkau pasar yang lebih luas. Karena potensi perikanan besar sekali dan masyarakatnya juga produktif,” pungkas Trian.


KNMP Jadi Pusat Perikanan


Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bulukumba Muh. Thaiyeb Maningkasi menyebut kehadiran KNMP akan mendukung pengembangan sektor perikanan di sana. Pemda siap menjadikan KNMP Bantenge di Kecamatan Ujung Bulu sebagai pusat perikanan karena fasiltiasnya yang lengkap.


“Bapak Bupati fokus sekali mengembangkan sektor perikanan sehingga kehadiran KNMP ini sangat membantu. Jika sudah beroperasi penuh, nanti aktivitas perikanan akan kami pusatkan di sana,” ungkap Thaiyeb.


Thaiyeb optimis ikan tangkapan nelayan Bulukamba akan terus merambah pasar ekspor. Setelah ekspor perdana hampir 1 ton ikan kerapu macan dan tenggiri ke Arab Saudi, eksportir menawarkan tambahan permintaan menjadi 2,5 ton ikan per hari. 


Menurutnya tawaran tersebut peluang bagus untuk meningkatkan ekonomi perikanan Kabupaten Bulukamba. Fasilitas perikanan yang ada di KNMP seperti cold storage, mobil pendingin dapat membantu pemerintah daerah dan nelayan memenuhi  besarnya permintaan tersebut.


“Selain ikan kerapu jenis macan, ada kerapu-kerapu lain di sini. Kami juga penghasil ikan kakap merah, layang, dan ikan-ikan karang lainnya yang semuanya punya nilai jual tinggi,” pungkas Thaiyeb.





 *Sonny H. Sayangbati*

Kemenhub Dirjen Hubla Dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Menandatangani PKS Dalam Memenuhi MSC*








MPN News, JAKARTA(12/1) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Tahun 2026 sebagai bentuk perpanjangan pendelegasian kewenangan pelaksanaan survei, verifikasi, dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia.


Penandatanganan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mewajibkan kapal dengan jenis dan ukuran tertentu untuk diklasifikasikan oleh badan klasifikasi yang diakui. Selain itu, kerja sama ini juga sejalan dengan pemberlakuan Code for Recognized Organization (RO Code) sebagaimana diatur dalam resolusi Maritime Safety Committee (MSC).


Penandatanganan ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud dan Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), R. Benny Susanto bertempat di Ruang Sriwijaya, Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta (12/1).


Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menegaskan bahwa perpanjangan kerja sama ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya standar keselamatan kapal nasional dan internasional secara konsisten.


“Pada tahun 2026 ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan perpanjangan pendelegasian kewenangan kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk melaksanakan pemeriksaan, pengujian, survei, verifikasi, dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Dirjen Masyhud.


Ia menjelaskan, pendelegasian tersebut diberikan kepada PT BKI sebagai organisasi yang telah ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria atas nama pemerintah pada kapal berbendera Indonesia.


Lebih lanjut, Dirjen Masyhud menyampaikan bahwa peran PT BKI sangat strategis dalam mendukung tugas pemerintah, khususnya dalam pemeriksaan dan sertifikasi kapal-kapal Indonesia yang beroperasi di pelayaran internasional.


“Kami berharap melalui kerja sama ini, kapal-kapal berbendera Indonesia dapat terus memenuhi standar keselamatan internasional dan mempertahankan posisi Indonesia dalam kategori white list Tokyo MoU, sehingga kepercayaan dunia terhadap keselamatan pelayaran nasional semakin meningkat,” tambahnya. 


Sementara itu, Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), R. Benny Susanto, menyampaikan komitmen BKI untuk terus mendukung pemerintah dalam meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan di sektor pelayaran.


“Kami berharap bahwa perpanjangan perjanjian kerja sama ini akan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya terkait keselamatan pelayaran dan peningkatan kualitas pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Benny Susanto.


Kerja sama ini juga diharapkan dapat mendorong terjalinnya komunikasi dan sinergi yang harmonis antara pemerintah, badan klasifikasi, pemilik kapal, perusahaan pelayaran, serta awak kapal dalam rangka mewujudkan sistem keselamatan pelayaran yang andal dan berdaya saing global.


Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keselamatan dan keamanan pelayaran nasional melalui kolaborasi yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan seluruh mitra strategis.




 *Sonny H. Sayangbati*


Space Iklan Bawah Halaman 1


Space Iklan Bawah Halaman 4