Jelang Mudik Lebaran 2026: KSOP Kelas ll Kendari Pastikan Pelayanan Penumpang Kapal Aman dan Terkendali

MPN News, Kendari 05 Februari 2026 – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kendari menggelar rapat koordinasi persiapan angkutan lebaran tahun 2026 M atau 1447 H, yang dihadiri oleh berbagai stakeholder, termasuk dinas perhubungan provinsi Sultra, Dinas Perhubungan Kota Kendari, Lanal Kendari, Polairud, Satpol-pp, Basarnas, serta pemilik kapal dan keagenan.

Kepala KSOP Kelas II Kendari, Capt Rahman mengatakan, bahwa pihaknya berfokus pada keselamatan kapal dan memastikan pelayanan penumpang dengan aman, terkendali, baik, teratur, dan tidak kelebihan penumpang, termasuk uji petik pada kapal penumpang yang akan melayani pelayaran mudik.

“Kami telah melakukan uji petik pada beberapa kapal, namun masih ada beberapa temuan tersebut meliputi masalah keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penumpang dan menindaklanjuti temuan-temuan tersebut pada hari Senin, dan jika tidak terpenuhi, maka kami bisa menunda keberangkatan kapal,” ujarnya, Kamis (05/03/2026).

KSOP Kendari juga telah menyiapkan posko angkutan lebaran yang akan dibuka pada tanggal 12 Maret. Posko terpadu akan dibuka di pelabuhan ferry, Bungkutoko, dan pangkalan perahu akan memantau situasi dan kondisi pelabuhan selama masa angkutan lebaran,

Puncak arus mudik atau lonjakan penumpang diprediksi akan terjadi pada tanggal 13 dan 14 Maret, karena pada hari Senin tanggal 16 dan 17 sudah kerja dari rumah atau WFH.

Lebih lanjut ia juga menjelaskan telah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, termasuk penambahan jadwal kapal dan peningkatan kapasitas pelabuhan untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku selama masa angkutan lebaran.

“Kami berharap masyarakat dapat memahami dan mematuhi aturan-aturan tersebut demi keselamatan dan kenyamanan bersama,” pungkasnya Capt Rahman.Jelang Mudik Lebaran 2026: KSOP Kelas ll Kendari Pastikan Pelayanan Penumpang Kapal Aman dan Terkendali

Kendari – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kendari menggelar rapat koordinasi persiapan angkutan lebaran tahun 2026 M atau 1447 H, yang dihadiri oleh berbagai stakeholder, termasuk dinas perhubungan provinsi Sultra, Dinas Perhubungan Kota Kendari, Lanal Kendari, Polairud, Satpol-pp, Basarnas, serta pemilik kapal dan keagenan.

Kepala KSOP Kelas II Kendari, Capt Rahman mengatakan, bahwa pihaknya berfokus pada keselamatan kapal dan memastikan pelayanan penumpang dengan aman, terkendali, baik, teratur, dan tidak kelebihan penumpang, termasuk uji petik pada kapal penumpang yang akan melayani pelayaran mudik.

“Kami telah melakukan uji petik pada beberapa kapal, namun masih ada beberapa temuan tersebut meliputi masalah keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penumpang dan menindaklanjuti temuan-temuan tersebut pada hari Senin, dan jika tidak terpenuhi, maka kami bisa menunda keberangkatan kapal,” ujarnya, Kamis (05/03/2026).

KSOP Kendari juga telah menyiapkan posko angkutan lebaran yang akan dibuka pada tanggal 12 Maret. Posko terpadu akan dibuka di pelabuhan ferry, Bungkutoko, dan pangkalan perahu akan memantau situasi dan kondisi pelabuhan selama masa angkutan lebaran,

Puncak arus mudik atau lonjakan penumpang diprediksi akan terjadi pada tanggal 13 dan 14 Maret, karena pada hari Senin tanggal 16 dan 17 sudah kerja dari rumah atau WFH.

Lebih lanjut ia juga menjelaskan telah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, termasuk penambahan jadwal kapal dan peningkatan kapasitas pelabuhan untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku selama masa angkutan lebaran.

“Kami berharap masyarakat dapat memahami dan mematuhi aturan-aturan tersebut demi keselamatan dan kenyamanan bersama,” pungkasnya Capt Rahman.

Sonny H. Sayangbati

Read more »

Ditjen Hubla Inisiasi Pemetaan Kluster Pelabuhan sebagai Langkah Strategis Mitigasi Bencana Alam

 

MPN News, Jakarta 5 Maret 2026 - Indonesia secara geografis dan geologis berada di kawasan ring of fire yang sangat rawan terhadap gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, serta dampak perubahan iklim. Oleh karenanya, peningkatan kualitas sarana dan prasana transportasi laut harus direncanakan dengan mengadopsi mitigasi pengurangan risiko bencana. 

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi/Pemetaan Klaster Pelabuhan dalam rangka Mitigasi Bencana Alam di Jakarta, Kamis (5/3).

Sejumlah peristiwa besar, seperti gempa dan tsunami di Palu pada tahun 2018, memberikan pelajaran berharga bahwa infrastruktur pelabuhan harus dirancang dan dikelola dengan pendekatan ketangguhan bencana.

“Oleh karena itu, identifikasi dan pemetaan klaster pelabuhan bukan hanya sekedar kegiatan administratif atau teknis, tetapi merupakan langkah fundamental khususnya dalam mengklasifikasikan tingkat risiko dan kerentanan pelabuhan terhadap berbagai jenis bencana,” kata Dirjen Masyhud, Kamis (05/03/2026).

Selain itu, pendekatan klaster juga akan memudahkan dalam melakukan perencanaan spasial, standardisasi keamanan, serta pengalokasian anggaran yang lebih tepat sasaran.

Lebih lanjut Dirjen Hubla menegaskan, mitigasi adalah investasi jangka panjang demi keselamatan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, dan kedaulatan negara. Mitigasi bencana harus dilakukan secara kolaboratif dan berbasis data sehingga diperlukan sinergi antara kementerian teknis, pemerintah daerah, operator pelabuhan, dunia usaha, hingga komunitas lokal.

“Kita tidak boleh menunggu bencana terjadi untuk kemudian bergerak. Justru kita harus mengambil langkah proaktif dan antisipatif, demi mewujudkan sistem kepelabuhanan nasional yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Direktur Kepelabuhanan, Muhammad Anto Julianto berharap hasil FGD ini dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan nasional dan peta jalan penguatan ketahanan pelabuhan tahun 2026 dan seterusnya. 

“Diharapkan forum ini menghasilkan rekomendasi yang konkret, terukur, dan implementatif, baik dalam bentuk penyusunan regulasi, standar teknis, maupun rencana aksi lintas kementerian/lembaga untuk tahun 2026 dan seterusnya,” ujar Anto.

Ditjen Hubla memastikan bahwa pelabuhan tetap dapat berfungsi sebagai jalur distribusi bantuan kemanusiaan ketika bencana terjadi. 

“Dalam situasi krisis, pelabuhan sering kali menjadi titik masuk utama logistik, alat berat, dan tenaga medis. Dengan demikian ketangguhan pelabuhan menjadi bagian dari ketahanan nasional,” pungkasnya

Turut hadir perwakilan dari Kementerian Perhubungan dan UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta menghadirkan narasumber yang berasal dari Kementerian ESDM, BMKG, BNPB, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, kalangan Akademisi dan Praktisi.Ditjen Hubla Inisiasi Pemetaan Kluster Pelabuhan sebagai Langkah Strategis Mitigasi Bencana Alam

Jakarta - Indonesia secara geografis dan geologis berada di kawasan ring of fire yang sangat rawan terhadap gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, serta dampak perubahan iklim. Oleh karenanya, peningkatan kualitas sarana dan prasana transportasi laut harus direncanakan dengan mengadopsi mitigasi pengurangan risiko bencana. 

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi/Pemetaan Klaster Pelabuhan dalam rangka Mitigasi Bencana Alam di Jakarta, Kamis (5/3).

Sejumlah peristiwa besar, seperti gempa dan tsunami di Palu pada tahun 2018, memberikan pelajaran berharga bahwa infrastruktur pelabuhan harus dirancang dan dikelola dengan pendekatan ketangguhan bencana.

“Oleh karena itu, identifikasi dan pemetaan klaster pelabuhan bukan hanya sekedar kegiatan administratif atau teknis, tetapi merupakan langkah fundamental khususnya dalam mengklasifikasikan tingkat risiko dan kerentanan pelabuhan terhadap berbagai jenis bencana,” kata Dirjen Masyhud, Kamis (05/03/2026).

Selain itu, pendekatan klaster juga akan memudahkan dalam melakukan perencanaan spasial, standardisasi keamanan, serta pengalokasian anggaran yang lebih tepat sasaran.

Lebih lanjut Dirjen Hubla menegaskan, mitigasi adalah investasi jangka panjang demi keselamatan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, dan kedaulatan negara. Mitigasi bencana harus dilakukan secara kolaboratif dan berbasis data sehingga diperlukan sinergi antara kementerian teknis, pemerintah daerah, operator pelabuhan, dunia usaha, hingga komunitas lokal.

“Kita tidak boleh menunggu bencana terjadi untuk kemudian bergerak. Justru kita harus mengambil langkah proaktif dan antisipatif, demi mewujudkan sistem kepelabuhanan nasional yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Direktur Kepelabuhanan, Muhammad Anto Julianto berharap hasil FGD ini dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan nasional dan peta jalan penguatan ketahanan pelabuhan tahun 2026 dan seterusnya. 

“Diharapkan forum ini menghasilkan rekomendasi yang konkret, terukur, dan implementatif, baik dalam bentuk penyusunan regulasi, standar teknis, maupun rencana aksi lintas kementerian/lembaga untuk tahun 2026 dan seterusnya,” ujar Anto.

Ditjen Hubla memastikan bahwa pelabuhan tetap dapat berfungsi sebagai jalur distribusi bantuan kemanusiaan ketika bencana terjadi. 

“Dalam situasi krisis, pelabuhan sering kali menjadi titik masuk utama logistik, alat berat, dan tenaga medis. Dengan demikian ketangguhan pelabuhan menjadi bagian dari ketahanan nasional,” pungkasnya

Turut hadir perwakilan dari Kementerian Perhubungan dan UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta menghadirkan narasumber yang berasal dari Kementerian ESDM, BMKG, BNPB, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, kalangan Akademisi dan Praktisi.

Sonny H. Sayangbati

Read more »

Tingkatkan Pelayanan, KSOP Kelas II Cirebon Kerjasama dengan PT. Langgeng Jaya Maritim

 

MPN News, Cirebon – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon menjalin kerja sama dengan PT. Langgeng Jaya Maritim dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pelayanan dokumen identitas pelaut. Penandatanganan kerjasama ini menjadi langkah konkret dalam mendukung penyelenggaraan pemberdayaan pendidikan dan pelatihan kepelautan di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor KSOP Kelas II Cirebon, Kamis (05/03/2026).

Kepala Kantor KSOP Kelas II Cirebon, Ferry Anggoro Hendianto, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen institusi dalam memperkuat tata kelola pelayanan kepelautan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

“Pelayanan dokumen identitas pelaut merupakan aspek krusial dalam menunjang penyelenggaraan pemberdayaan pendidikan dan pelatihan kepelautan. Melalui kerjasama ini, kami ingin memastikan setiap pelaut mendapatkan layanan yang cepat, tepat, dan sesuai regulasi,” ujar Ferry Anggoro Hendianto.

Ruang lingkup kerja sama yang disepakati meliputi pembinaan sumber daya manusia, penerbitan, perpanjangan, serta pergantian Buku Pelaut bagi pelaut kapal niaga. Selain itu, kerja sama ini juga mencakup bidang lain yang berkaitan dengan pemenuhan kelengkapan dokumen identitas pelaut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Ferry, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan kerja sama ini.

“Kami tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada pembinaan sumber daya manusia. SDM kepelautan yang kompeten dan terdokumentasi dengan baik akan berdampak langsung pada keselamatan dan profesionalisme di sektor pelayaran,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa sinergi dengan mitra strategis merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan pelayanan di era digital dan peningkatan mobilitas pelaut.

“Kerja sama ini diharapkan mampu mempercepat proses penerbitan, perpanjangan, dan penggantian Buku Pelaut, khususnya bagi pelaut kapal niaga, sehingga mereka dapat bekerja dengan kepastian hukum dan administrasi yang terpenuhi,” tambah Ferry.

Atas terlaksananya penandatanganan kerja sama tersebut, Ferry menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat.

“Kami menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama ini. Semoga kolaborasi antara KSOP Kelas II Cirebon dan PT. Langgeng Jaya Maritim dapat memberikan manfaat nyata bagi para pelaut serta mendukung kemajuan sektor maritim di wilayah Cirebon,” tutupnya.

Dengan adanya kerja sama ini, KSOP Kelas II Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam bidang kepelautan, sebagai bagian dari upaya mendukung keselamatan pelayaran dan penguatan sektor maritim nasional.

Sonny H. Sayangbati

Read more »

Pelindo pastikan kelancaran kegiatan operasional Terminal Teluk Lamong

 

MPN News, Surabaya 4 Maret 2026 -Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) meninjau PT Terminal Teluk Lamong di Surabaya, Jawa Timur, untuk memastikan kelancaran operasional terminal sekaligus mengidentifikasi peluang optimalisasi layanan dan pengembangan bisnis kepelabuhanan.

“Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memastikan optimalisasi pemanfaatan aset perusahaan sekaligus memperkuat kinerja operasional terminal agar semakin kompetitif dan berkelanjutan,” Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Achmad Muchtasyar di Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Dalam kunjungan tersebut, Achmad didampingi oleh Direktur Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Prasetyo, Executive Director 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Daru Wicaksono J, serta jajaran senior leader Pelindo Group.

Rombongan meninjau fasilitas Integrated Planning and Control Room yang merupakan pusat perencanaan dan pengendalian aktivitas terminal berbasis sistem digital dan real-time guna memastikan efektivitas dan efisiensi operasional.

Dalam kegiatan peninjauan itu turut berlangsung diskusi membahas potensi pengembangan bisnis ke depan serta isu-isu strategis yang dihadapi PT Terminal Teluk Lamong dalam mendukung pertumbuhan dan daya saing perusahaan.

Achmad mengatakan kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya meninjau pemanfaatan aset secara optimal, termasuk potensi optimalisasi aset terminal LNG yang berada di kawasan Terminal Teluk Lamong.

Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong David P. Sirait menilai kunjungan Direksi PT Pelindo merupakan bentuk komitmen dalam memastikan keselarasan strategi bisnis dan operasional sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Pelindo Group.

Berdasarkan data, arus peti kemas sepanjang 2025 mencapai 2.827.256 twenty-foot equivalent units (TEUs) atau naik enam persen dari tahun sebelumnya yang sebanyak 2.673.125 TEUs.

Sementara untuk tahun ini, pihaknya menargetkan arus petikemas sebesar 3.048.275 TEUs atau tumbuh 7,8 persen dibandingkan 2025 yang sebanyak 2.827.256 TEUs.

“Evaluasi dan arahan yang diberikan menjadi bagian penting dalam upaya optimalisasi dan akselerasi pertumbuhan bisnis perusahaan,” kata David.

Sumber : Berita dan Foto KBN Antara/Disadur Redaksi MPN News

Read more »

Program UMiMAX Angkat Mereka yang Pernah Jatuh, Kini Jadi Penopang Harapan

 

MPN News, Jakarta, 4 Maret 2026 — Menjelang senja di Masjid Cut Meutia, Jakarta, deretan gelas kopi dan matcha tersusun rapi di atas meja. Kumandang azan yang menghantar iftar, makin istimewa dengan aroma minuman segar. Di balik meja sederhana itu, bukan barista profesional yang melayani, melainkan para pelaku usaha ultra mikro. Mereka yang pernah kehilangan pekerjaan, pernah berada di titik terendah, dan kini memilih bangkit bersama UMiMAX Pertamina.

Ahmad Gojali (38) masih mengingat jelas hari ketika ia terkena PHK sebagai tenaga penjual. Setelah itu, ia mencoba bertahan dengan menjadi tukang parkir. Penghasilannya sekitar 1,5 juta rupiah per bulan, hanya cukup untuk makan seadanya. Namun jauh dari cukup untuk menata masa depan dua anaknya.

“Hidup rasanya seperti jalan di tempat. Mau usaha tidak punya modal, mau kerja tetap belum dapat, bingung harus gimana” katanya pelan.

Kesempatan itu datang ketika ia mengenal program Ultra Mikro Pertamina Aksi (UMiMAX). Program UMiMAX Pertamina memberikan bantuan peralatan usaha dan pembinaan berkala, yang ditargetkan kepada korban PHK serta masyarakat ekonomi lemah untuk memulai usaha ultra mikro.

Dari bantuan dan pendampingan yang diterima, Ahmad memulai usaha kopi keliling. Perlahan, pelanggan mulai mengenalnya. Kini penghasilannya meningkat menjadi sekitar Rp3 juta per bulan. Ia dapat membayar kontrakan rumah dan memenuhi kebutuhan keluarga dengan lebih tenang.

“Alhamdulillah, yang berubah bukan cuma pendapatan, tapi rasa percaya diri saya yang mulai bangkit untuk terus melanjutkan hidup,” ujarnya.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron mengatakan, program UMiMAX yang diluncurkan di akhir 2025 itu telah memberikan dukungan kepada 168 penerima manfaat. “Program ini diluncurkan untuk ikut mendukung target pengentasan kemiskinan dari Pemerintah,” ujar Baron. 

Baron melanjutkan, total dana hibah yang tersalurkan mencapai lebih dari Rp1,17 miliar. Para pelaku usaha UMiMAX kini memiliki total perputaran omzet lebih dari 1,15 miliar rupiah dan total laba melampaui 416 juta rupiah. Rata-rata margin laba mingguan mitra UMiMAX tercatat 36,68 persen.

Khusus di bulan Ramadan, melalui dukungan Pertamina, para mitra UMiMAX memproduksi dan membagikan total lebih dari 15.000 gelas kopi dan matcha gratis sebagai takjil gratis bagi jamaah di Masjid Cut Meutia. Bagi para mitra, momen ini terasa berbeda. Usaha yang dulu lahir dari keterdesakan ekonomi kini menjadi sarana berbagi. Mereka tetap menjalankan roda usaha dengan dukungan program, tetap memperoleh penguatan ekonomi, namun di saat yang sama bisa membantu ribuan orang berbuka puasa.

“Kami pernah di posisi butuh dibantu. Sekarang rasanya luar biasa bisa ikut berbagi,” kata salah satu mitra UMiMAX.

Komunitas "UMiMAX Heroes" menunjukkan bahwa dengan akses dan pendampingan, kesempatan kedua bisa terwujud, membuktikan mereka memilih untuk tidak menyerah. Pertamina menegaskan UMiMAX sebagai ekosistem pemberdayaan ultra mikro berkelanjutan, bukan sekadar bantuan modal, tetapi upaya mengembalikan kemandirian ekonomi dan kepercayaan diri masyarakat rentan.

Di balik setiap gerobak yang kembali beroperasi, ada keluarga yang kembali memiliki harapan. Dan di setiap cangkir kopi yang dibagikan saat senja Ramadan, terselip kisah tentang perjuangan, solidaritas, dan keberkahan yang tumbuh bersama.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

Sonny H. Sayangbati

Read more »