Indonesia dan Australia Perkuat Kerja Sama Keselamatan Transportasi Melalui Indonesia-Australia Transport Safety Forum

MPN News, AUSTRALIA (12/5) – Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia kembali menegaskan komitmen bersama untuk meningkatkan kerja sama keselamatan transportasi melalui penyelenggaraan Indonesia-Australia Transport Safety Forum yang berlangsung di Canberra dan Sydney, Australia, pada 4–8 Mei 2026.

Kegiatan tersebut merupakan forum strategis tingkat pejabat tinggi di bidang transportasi dalam kerangka kerja sama Indonesian Transport Safety Assistance Package (ITSAP) antara Indonesia dan Australia. Forum ini menjadi wadah penguatan kolaborasi bilateral guna mendukung terciptanya sistem transportasi yang selamat, aman, dan berkelanjutan.

Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Arif Toha, didampingi Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI), Amiruddin, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP), Triono, serta perwakilan dari Basarnas, KNKT, AIRNAV, dan unit kerja terkait.   

Sementara itu, delegasi Australia dipimpin oleh Secretary of the Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications, Sport and the Arts, Jimm Betts. Forum ini turut dihadiri oleh perwakilan otoritas keselamatan transportasi, regulator maritim, serta pemangku kepentingan terkait dari kedua negara.

Forum tersebut membahas evaluasi kerja sama keselamatan transportasi yang terjalin antara Indonesia dan Australia, sekaligus menyusun action plan kerja sama periode 2026–2027. Lingkup pembahasan dalam forum meliputi berbagai isu strategis, antara lain keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, peningkatan koordinasi pencarian dan pertolongan (SAR), investigasi insiden transportasi, penguatan kebijakan dan regulasi keselamatan transportasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di sektor transportasi.

Plt. Direktur KPLP, Triono, mengungkapkan bahwa pada forum tersebut juga dilaksanakan Subworking Group Meeting antara Direktorat KPLP dan Australian Maritime Safety Authority (AMSA). 

“Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas sejumlah program tindak lanjut di bidang perlindungan lingkungan maritim yang akan dilaksanakan secara kolaboratif,” ujar Triono. 

Adapun program kerja sama yang akan ditindaklanjuti meliputi Basic Equipment Operation (BEO Training), OILMAP Training, SPILL ASIA, National Plan Exercise Australia, Regional MARPOL Exercise, Oil Sampling Training.

“Melalui forum ini, Indonesia dan Australia menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi dan kerja sama di sektor transportasi, khususnya dalam mewujudkan sistem transportasi yang selamat, aman, dan berkelanjutan demi mendukung konektivitas regional dan pertumbuhan ekonomi kedua negara,” tutup Triono.

Sonny H. Sayangbati 

Read more »

PT Pelindo Sinergi Lokaseva Bangun Kawasan Industri Kuala Tanjung (KIKT), Dukung Hilirisasi dan Kawasan Industri Terintegrasi

 

MPN News, Jakarta, 12 Mei 2026 – PT Pelindo Sinergi Lokaseva (SPSL) terus memperkuat perannya dalam pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan pelabuhan. Di sisi utara pulau Sumatera, SPSL melakukan pembangunan Kawasan Industri Kuala Tanjung (KIKT) di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara yang terhubung langsung dengan Pelabuhan Kuala Tanjung. Langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam membangun ekosistem port-led industrial infrastructure yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan guna menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kawasan Industri Kuala Tanjung (KIKT) merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di jalur strategis Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. KIKT memiliki berbagai keunggulan strategis, di antaranya konektivitas dengan akses Tol Medan–Kuala Tanjung, kedekatan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke, industri pengolahan aluminium, serta berada pada hinterland perkebunan kelapa sawit yang luas. Posisi tersebut menjadikan KIKT memiliki potensi besar sebagai kawasan industri berbasis pelabuhan yang mendukung pengembangan industri hilir dan perdagangan internasional.

Senior Vice President Sekretariat Perusahaan PT Pelindo Sinergi Lokaseva, Dewi Fitriyani menyampaikan bahwa pengembangan KIKT merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung agenda strategis pemerintah terkait Transformasi Ekonomi Indonesia melalui hilirisasi sumber daya alam, peningkatan produktivitas secara masif dan ekonomi yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh. 

“Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah tahun 2026 dalam penguatan hilirisasi dan penguatan daya saing, integrasi kawasan industri dengan pelabuhan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi rantai pasok, memperkuat konektivitas industri nasional, serta meningkatkan daya tarik investasi di wilayah Sumatera Utara,” ujar Dewi.

Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Pelabuhan

Dalam pengembangannya, KIKT dikelola melalui anak usaha PT Pelindo Sinergi Lokaseva, yaitu PT Prima Pengembangan Kawasan (PPK), yang terus mendorong pembangunan infrastruktur dasar kawasan sebagai tahap awal pengembangan. Hingga saat ini, pembangunan gate kawasan dan jalan masuk (access road) telah diselesaikan sebagai akses utama menuju area pengembangan kawasan industri.

Pembangunan infrastruktur dasar tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung kesiapan kawasan menuju pengembangan berikutnya secara bertahap. Ke depan, berbagai infrastruktur pendukung lainnya juga akan terus dikembangkan guna mempersiapkan kawasan industri yang modern, terintegrasi, dan berdaya saing.

Selain pembangunan fisik kawasan, PT PPK juga memperkuat aspek tata kelola dan kepastian hukum aset perusahaan. Pada awal tahun 2026, PT PPK menerima 31 sertifikat tanah Tahap I Bagian A dan B hasil pendampingan hukum bersama Kejaksaan Negeri Batu Bara. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat pengamanan aset serta mendukung implementasi Good Corporate Governance (GCG) melalui sinergi lintas instansi.

Upaya pengembangan KIKT juga terus diperkuat melalui koordinasi strategis antar entitas Pelindo Group. Dalam Rapat Progress Program Prioritas Pengembangan Ekosistem Kuala Tanjung yang diselenggarakan PT Pelabuhan Indonesia bersama entitas anak dan mitra strategis pada April 2026, dibahas berbagai langkah percepatan pengembangan kawasan industri dan penguatan konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai simpul strategis perdagangan internasional.

Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung diarahkan menjadi kawasan industri berbasis pelabuhan (port-led industrial/logistic infrastructure) yang terkoneksi langsung dengan jalur perdagangan internasional. Integrasi kawasan dan pelabuhan tersebut diharapkan dapat mendukung agenda pemerintah dalam penguatan ekonomi nasional.

Melalui pengembangan KIKT, PT Pelindo Sinergi Lokaseva berkomitmen mendukung pengembangan kawasan industri terintegrasi yang mampu menciptakan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai perdagangan kawasan maupun global.

Sonny H. Sayangbati

Read more »

Kemenhub Kawal Ketat Penanganan Insiden Taruna Praktek Laut yang Terjatuh di Perairan Norwegia

 

MPN News, JAKARTA (10/5) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan terus melakukan pengawalan intensif terhadap penanganan insiden Man Overboard (MOB) yang menimpa seorang taruna Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, Aslan Yusuf, saat sedang melaksanakan praktek laut (sea practice) di atas kapal tanker MT. Alfa Baltica.

Insiden tersebut dilaporkan terjadi pada tanggal 5 April 2026 di perairan barat daya Stavanger, Norwegia, saat kapal sedang dalam pelayaran menuju Lithuania. Korban terjatuh dari kapal akibat terjangan gelombang besar di tengah cuaca ekstrem Badai Dave.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Samsuddin, menegaskan bahwa Ditjen Hubla telah berkoordinasi secara aktif dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri, KBRI Oslo, perusahaan (manning agency), dan pihak sekolah untuk memastikan proses investigasi dan pemenuhan hak-hak korban berjalan transparan.

"Situasi Man Overboard atau orang jatuh ke laut adalah kondisi darurat yang membutuhkan tindakan penyelamatan seketika. Dalam insiden ini, prosedur darurat dilaporkan telah dilaksanakan dengan segera, mulai dari teriakan peringatan, pelemparan pelampung (life buoy), hingga operasi SAR yang melibatkan helikopter dan kapal di sekitar lokasi," ujar Samsuddin di Jakarta.

Berdasarkan laporan kronologi, korban sedang bersama tim awak kapal lainnya melakukan penanganan pada tali kawat baja (mooring wire) yang bergeser akibat cuaca buruk. Pada pukul 15.57 waktu setempat, gelombang besar menghantam sisi kanan kapal yang menyebabkan korban terlempar ke laut. Upaya pencarian oleh Joint Rescue Coordination Centres (JRCC) Norwegia dilakukan hingga pukul 21.00 waktu setempat, namun terkendala suhu air yang sangat rendah (6°C) dan kondisi badai. 

Samsuddin menambahkan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah perlindungan dan kepastian hak bagi keluarga korban. 

"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga Aslan Yusuf. Saya tegaskan bahwa proses rekrutmen dan penempatan taruna ini telah mengikuti regulasi yang berlaku. Kami menuntut transparansi penuh dari PT Hanmarine Global Indonesia selaku agen pengirim dan terus memantau proses investigasi yang saat ini tengah dilakukan oleh otoritas bendera kapal (Bahamas) serta pemilik kapal," tegasnya.

Saat ini, pihak Kepolisian Norwegia juga telah meminta sampel DNA korban melalui barang pribadi di atas kapal untuk keperluan identifikasi internasional melalui sistem Interpol, sebagai langkah antisipasi jika korban ditemukan di masa mendatang.

Mengenai status hukum dan asuransi, Ditjen Hubla melalui Bagian Hukum dan Kerja Sama menekankan bahwa penetapan status korban oleh otoritas berwenang merupakan dasar mutlak untuk pengajuan klaim asuransi dan kompensasi, saat ini perushaan sudah memberikan kompensasi serta dalam proses pengurusan claim asuransi yang nantinya disampaikan kepada Keluarga Aslan.

"Kami telah menugaskan Kepala Subdirektorat Kepelautan untuk melakukan pendampingan langsung kepada pihak keluarga di Pinrang, Sulawesi Selatan. Kami memastikan bahwa komunikasi akan terus dibuka secara luas agar pihak keluarga mendapatkan informasi yang valid dan hak-hak korban terpenuhi secara adil dan layak sesuai ketentuan perundang-undangan," tutup Samsuddin.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Ditjen Hubla mendorong dilakukannya koordinasi intensif antara pihak perusahaan, PIP Makassar, dan otoritas terkait di Lithuania tempat kapal MT. Alfa Baltica saat ini bersandar, guna mendapatkan kejelasan status final dari Aslan Yusuf.

Sonny H. Sayangbati

Read more »

Ditjen Hubla Tingkatkan Kesiapsiagaan Penanganan Tumpahan Minyak Melalui Kolaborasi Global

MPN News, BATAM (9/5) – Dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan dan respons terhadap insiden pencemaran laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) turut berpartisipasi dalam Lokakarya “Optimasi Manajemen Tumpahan Minyak: Kesiapsiagaan dan Respons Sesuai dengan Standar Global” pada tanggal 6-7 Mei 2026 di Batam, Kepulauan Riau.

Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan bersama PT Pertamina Patra Niaga dan PT Pertamina Port and Logistics, serta mitra internasional seperti Global Initiative for Southeast Asia (GI SEA), ITOPF, dan Oil Spill Response Limited (OSRL) Singapore. 

Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur KPLP yang mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Triono, menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kerja sama yang terus terjalin dalam menjaga keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim Indonesia.  

“Sinergi dan kolaborasi yang kuat antarinstansi serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayaran yang selamat, aman, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat upaya perlindungan lingkungan maritim nasional,” ujar Triono.

Menurutnya, Lokakarya ini menjadi forum stratetgis yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas teknis, koordinasi, serta penerapan standar global di bidang penanggulangan tumpahan minyak yang selaras dengan standar internasional, termasuk Konvensi Marine Pollution (MARPOL) dan International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (OPRC) 1990.  

“Melalui sinergi dan kerja sama, kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen Indonesia dalam meningkatkan kapasitas nasional bersama berbagai pemangku kepentingan, baik nasional maupun internasional,” ungkap Triono.

Salah satu agenda penting dalam kegiatan ini adalah Table Top Exercise untuk menguji, mendalami, dan memverifikasi rencana kedaruratan insiden tumpahan minyak melalui simulasi diskusi skenario. Para peserta didorong untuk aktif berdiskusi, berbagi pengalaman, serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna menciptakan sistem kesiapsiagaan dan respons tumpahan minyak yang lebih optimal, efektif, dan berstandar global.

Sonny H. Sayangbati

Read more »

Pelindo Dukung Pengembangan Dryport di Kawasan Industri Batang

 

MPN News, Batang, 23 April 2026 — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda), dan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Batang secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengembangan Dry Port di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Selasa, (21/04/2026).

Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem logistik nasional, khususnya di kawasan industripolis Batang. Kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pengembangan sistem logistik yang terintegrasi, efisien, dan berdaya saing tinggi, sekaligus menjawab kebutuhan konektivitas kawasan industri dengan pelabuhan dan jaringan distribusi nasional.

Pengembangan dry port berbasis rel ini akan menjadi tulang punggung logistik yang menghubungkan kawasan industri dengan pelabuhan laut secara lebih efektif dan berkelanjutan. DryPort Industropolis Batang dirancang sebagai gerbang ekspor-impor bagi tenant industri sekaligus pusat konsolidasi logistik regional.

Fasilitas ini diharapkan mampu menekan biaya logistik nasional serta memangkas waktu distribusi secara signifikan melalui integrasi moda transportasi berbasis kereta api dan jaringan pelabuhan.

Pengembangan dryport ini akan dibangun di atas lahan sekitar 30 hektare dengan kapasitas awal mencapai 600.000 hingga 650.000 TEUs per tahun dan berpotensi meningkat hingga 1 juta TEUs seiring pertumbuhan kawasan.

Kehadiran fasilitas ini akan memperkuat konektivitas logistik di Jawa Tengah serta mendukung jaringan perdagangan domestik maupun global. Kolaborasi lintas sektor antara BUMN, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan industri ini menjadi wujud nyata sinergi dalam mendorong integrasi logistik nasional. Penguatan konektivitas berbasis rel yang terhubung langsung dengan pelabuhan dinilai sebagai solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan menekan biaya logistik nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Ali Murtopo Simbolon, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin dalam pengembangan dry port ini.

Ia menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah awal yang penting dalam memperkuat sistem logistik nasional.

“Penguatan konektivitas berbasis rel dan integrasi dengan pelabuhan menjadi kunci untuk menurunkan biaya logistik nasional. Inisiatif seperti di Industropolis Batang ini adalah contoh konkret bagaimana kolaborasi dapat menghadirkan solusi nyata bagi efisiensi dan daya saing ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Ia juga berharap pembangunan dry port ini dapat berjalan sesuai rencana dan menjadi model pengembangan logistik terintegrasi di berbagai kawasan industri lainnya di Indonesia.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Achmad Muchtasyar menyampaikan bahwa pengembangan dryport ini akan menjadi perpanjangan layanan pelabuhan yang mendekatkan proses logistik ke kawasan industri. Hal ini diyakini mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat arus barang, serta memperkuat konektivitas dengan jaringan pelabuhan global.

“Kami sudah menyiapkan Pelabuhan Batang sebagai penompang dan pintu masuk logistik di KITB, dengan adanya dryport ini akan menjadi penguat layanan kepelabuhanan dan konektovitas logistik yang cepat dan efisien”. Ujar Achmad Muchtasyar.

Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menegaskan komitmennya dalam menyediakan layanan angkutan barang berbasis rel yang andal dan berkelanjutan, yang diharapkan menjadi game changer dalam sistem distribusi logistik nasional.

Pengembangan dry port ini akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari tahap perencanaan dan studi kelayakan pada tahun 2026, dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur pada periode 2027–2028, hingga tahap operasional dan pengembangan lanjutan sesuai kebutuhan pasar.

Melalui kolaborasi strategis ini, para pihak berkomitmen untuk mendorong peningkatan daya saing industri nasional, memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, serta menciptakan sistem logistik yang lebih efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Sonny H. Sayangbati

Read more »