PTP Nonpetikemas Pangkalbalam pasang "oil boom" antisipasi pencemaran lingkungan

 

MPN News, Pangkalpinang 20 April 2026 - PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Nonpetikemas Cabang Pangkalbalam, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), memasang perangkat oil boom, guna mengantisipasi pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak di pelabuhan tersebut.

"Ini merupakan komitmen kami untuk menjaga lingkungan sungai dan laut di lingkungan Pelabuhan ini," kata Branch Manager PTP Nonpetikemas Cabang Pangkalbalam Alamsyah di Pangkalpinang, Minggu.

Ia mengatakan PTP Nonpetikemas Cabang Pangkalbalam pada tahun ini lebih memfokuskan layanan bongkar muat minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan turunannya, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.

"Bongkar muat CPO dan turunannya di Pelabuhan Pangkalbalam ini sangat tinggi, sehingga kami telah menyiapkan oil boom beserta kapalnya untuk mengatasi pencemaran lingkungan apabila terjadi tumpahan minyak CPO di Pelabuhan ini," ujarnya.

Ia menyatakan saat ini sudah ada empat segmen oil boom. Satu segmen oil boom ini memiliki jangkauan 20 meter, sehingga total kemampuan perangkat oil boom untuk memblokir tumpahan minyak ini mencapai 80 meter.

"Kami bisa memblokir 80 meter jika terjadi tumpahan CPO dari kapal di air," katanya.

Menurut dia, oil boom merupakan perangkat terapung yang dirancang khusus untuk mengurai dan memisahkan antara minyak dengan air, sehingga sangat efektif dalam penanggulangan tumpahan minyak sebelum proses pembersihan lebih lanjut.

"Kami sudah dua kali melakukan uji coba oil boom dan Alhamdulillah kami berhasil menanggulangi tumpahan CPO di kolam pelabuhan ini," katanya.

Ia menambahkan pemasangan oil boom ini seiring dengan bongkar muat pada tahun 2025 di Pelabuhan Pangkalbalam yang mencapai 1,6 juta ton dengan dominasi curah cair berupa CPO sebesar 33,24 persen.

Sementara itu PTP Nonpetikemas Cabang Pangkalbalam pada triwulan I tahun 2026 telah melayani bongkar muat sebesar 391.624 ton CPO, dengan porsi curah cair  mencapai 35,18 persen.

"Oil boom ini penting agar aktivitas bongkar muat CPO yang tinggi ini tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan di pelabuhan ini," kata Alamsyah.

Sumber Berita dan Foto : LKBN Antara

Read more »

Tiket Seru Ancol - Satu Mobil Rame-Rame Harga Flat

 

MPN News, Jakarta, 17 April 2026 – Ada kabar seru buat kamu yang ingin liburan hemat ke Ancol

bersama keluarga, saudara, atau teman-teman. Mulai 15 April 2026, pengunjung bisa 

menikmati harga hemat masuk Ancol hanya Rp120.000 per mobil. 

Program Promo ini berlaku untuk mobil pribadi non-komersial, jadi cocok banget buat 

kamu yang ingin datang rame-rame dalam satu kendaraan. Berapa pun jumlah orang di 

dalam mobil, harganya tetap Rp120.000 per mobil. Dengan harga ini, liburan ke Ancol 

jadi terasa lebih hemat, praktis, dan menyenangkan untuk dinikmati bersama orang-orang 

terdekat.

Datang ke Ancol rame-rame memang selalu lebih seru. Selain suasananya lebih 

menyenangkan, biayanya juga jadi lebih hemat ketika datang dalam satu mobil. Karena 

itu, program harga hemat Ancol ini bisa jadi pilihan tepat untuk kamu yang ingin

quality time tanpa harus mengeluarkan biaya lebih besar. 

Ajak keluarga untuk menikmati suasana pantai, ajak saudara untuk jalan santai sore, atau 

ajak teman-teman untuk seru-seruan bersama di kawasan Ancol. Dengan satu harga flat 

per mobil, rencana liburan jadi lebih simpel dan tetap ramah di kantong.

Syarat dan Ketentuan :

1. Berlaku mulai: 15 April 2026

2. Jam masuk: mulai pukul 15.00 WIB

3. Akses masuk: Jalur 5 dan 6 Pintu Timur Ancol

4. Pembayaran: menggunakan kartu elektronik (Flazz, E-Money, Brizzi, TapCash,etc)

5. Khusus untuk: mobil pribadi non-komersial

Yuk, rencanakan liburan hemat ke Ancol mulai 15 April 2026 dan ajak rame-rame orang 

tersayang dalam satu mobil. Pastikan kamu datang sesuai jam dan jalur yang telah 

ditentukan agar bisa menikmati program ini dengan lebih nyaman!

Sonny H. Sayangbati

Read more »

Perkuat Skema Hub & Spoke, PELNI Perluas Kerja Sama Strategis dengan Meratus Line di Program Tol Laut

 

MPN News, Surabaya, 16 April 2026 – PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) bersama PT Meratus Line menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengangkutan muatan melalui skema Hub & Spoke pada layanan Tol Laut rute S4A dan S4B. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut PELNI Kokok Susanto dan Direktur Utama PT Meratus Line Slamet Raharjo di Kantor Cabang PT PELNI (Persero) Surabaya pada Jumat (10/4) lalu.

Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antar operator pelayaran nasional dalam mendukung konektivitas dan efisiensi distribusi logistik melalui optimalisasi pengangkutan muatan, pemanfaatan armada, serta penguatan skema Hub & Spoke pada kedua rute Tol Laut tersebut.

Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut PELNI Kokok Susanto menekankan pentingnya kolaborasi ini dalam mendukung program Tol Laut pemerintah.

“Kerja sama Hub & Spoke dengan PT Meratus Line ini menjadi langkah strategis PELNI untuk memperkuat konektivitas logistik laut, khususnya pada rute S4A dan S4B. Dengan sinergi antar operator, kami dapat meningkatkan utilisasi muatan, mengurangi biaya operasional, serta mempercepat arus distribusi barang dari pelabuhan utama (hub) menuju wilayah akhir (spoke) di Indonesia timur,” ujar Kokok.

Kokok menambahkan bahwa kerja sama ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi ekosistem logistik nasional.

“Kami percaya bahwa kolaborasi ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi pengangkutan, tetapi juga memperkuat ketahanan logistik nasional. PELNI dan Meratus Line berkomitmen untuk melakukan monitoring dan evaluasi berkala agar implementasi kerja sama dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi melalui distribusi barang yang lebih cepat dan andal,” tambah Kokok.

Adapun penandatanganan kerja sama ini turut dihadiri oleh Direktur Utama PT Sarana Bandar Nasional Sukendra, Vice President Usaha Barang Non Komersial PELNI Sauban Muksin, Kepala Cabang PELNI Surabaya Roni Abdullah, Line Manager PT Meratus Line J. Castella Nostra dan Manager Keuangan PT Meratus Line Tutuk Tri Hediayati.

Sebagai informasi, S4A merupakan trayek yang dilayari oleh KM Kendhaga Nusantara 11 dan melayani rute Kupang – Rote – Sabu – Kupang, sementara trayek S4B dilayari oleh KM Kendhaga Nusantara 7 dengan rute Kupang – Larantuka – Lembata (Lewoleba) – Kalabahi – Kupang.

Pada tahun 2025, data perusahaan menunjukan bahwa program Tol Laut terbukti telah menurunkan disparitas harga di wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan) sebesar 20 hingga 40 persen. Muatan berangkat sendiri didominasi oleh barang kebutuhan pokok dan penting (bapokting), sementara muatan balik diisi komoditas daerah seperti arang, kopra, rumput laut, kopi dan ikan beku.

Melalui kerja sama ini, PELNI terus memperkuat perannya sebagai salah satu pilar utama konektivitas maritim nasional sekaligus mendukung program Tol Laut pemerintah dalam mewujudkan konektivitas maritim yang lebih merata di seluruh Indonesia.

Sonny H. Sayangbati

Read more »

Tingkatkan Kompetensi dan Integritas, PPNS Ditjen Hubla Siap Hadapi Tantangan Penegakan Hukum

 

MPN News, BANDUNG (15/4)-Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Pelayaran harus lebih profesional khususnya dalam menghadapi dinamika dan tantangan penegakan hukum di bidang pelayaran yang semakin kompleks. Pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan peraturan di bidang pelayaran oleh PPNS merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjamin terselenggaranya pelayaran yang aman dan tertib.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud saat membuka acara secara daring kegiatan Diseminasi Penegakan Hukum dan Peningkatan Kemampuan Petugas Penegakan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Selasa (14/4) di Bandung, Jawa Barat.

Menurutnya penegakan hukum di bidang pelayaran tidak dapat dilaksanakan secara parsial, sehingga memerlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara berbagai instansi penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun instansi terkait lainnya.

"Keberadaan PPNS yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan dapat membantu mewujudkan keselamatan serta keamanan di bidang pelayaran sehingga mampu menjawab setiap permasalahan yang terjadi secara tegas, adil, dan memberikan kepastian hukum," ujarnya.

Dirjen Hubla juga menyatakan bahwa kehadiran narasumber yang terdiri dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri, serta Direktorat Teknis di Lingkungan Ditjen Hubla menjadi sangat penting dalam memberikan pemahaman yang komprehensif terkait proses penegakan hukum. Utamanya dalam tahap penyidikan yang meliputi tahap 1 berupa penyerahan berkas perkara dan tahap 2 berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

"Saya berharap melalui kegiatan ini peserta dapat meningkatkan pemahaman terkait proses penegakan hukum oleh PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai ujung tombak penegakan hukum di daerah, melalui satuan tugas yang telah dibentuk oleh koordinator wilayah penegak hukum," ungkap Masyhud.

Dirjen Masyhud juga mengimbau kepada para PPNS agar meningkatkan kompetensi dan menjunjung integritas. 

Sebagai penutup, Dirjen Hubla menyampaikan apresiasi terhadap seluruh peserta dan narasumber yang telah berkenan hadir dan berbagi pengetahuan yang akan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. 

"Melalui kegiatan ini diharapkan koordinasi dan sinergitas antar instansi penegak hukum semakin baik dan peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas di lapangan," tuturnya.

Adapun kegiatan ini diikuti oleh 66 orang perwakilan koordinator wilayah penegakan hukum sesuai dengan KP-DJPL 359 Tahun 2025 tentang Penujukan Koordinator Wilayah dalam rangka penegakan hukum pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.(SRW/ETJ/HJ)

Sonny H. Sayangbati

Read more »

Tingkatkan Kompetensi dan Integritas, PPNS Ditjen Hubla Siap Hadapi Tantangan Penegakan Hukum

 

BANDUNG (Medisbisnisnasional.com,15/4/2026)-Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Pelayaran harus lebih profesional khususnya dalam menghadapi dinamika dan tantangan penegakan hukum di bidang pelayaran yang semakin kompleks. Pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan peraturan di bidang pelayaran oleh PPNS merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjamin terselenggaranya pelayaran yang aman dan tertib.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud saat membuka acara secara daring kegiatan Diseminasi Penegakan Hukum dan Peningkatan Kemampuan Petugas Penegakan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Selasa (14/4) di Bandung, Jawa Barat.

Menurutnya penegakan hukum di bidang pelayaran tidak dapat dilaksanakan secara parsial, sehingga memerlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara berbagai instansi penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun instansi terkait lainnya.

"Keberadaan PPNS yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan dapat membantu mewujudkan keselamatan serta keamanan di bidang pelayaran sehingga mampu menjawab setiap permasalahan yang terjadi secara tegas, adil, dan memberikan kepastian hukum," ujarnya.

Dirjen Hubla juga menyatakan bahwa kehadiran narasumber yang terdiri dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri, serta Direktorat Teknis di Lingkungan Ditjen Hubla menjadi sangat penting dalam memberikan pemahaman yang komprehensif terkait proses penegakan hukum. Utamanya dalam tahap penyidikan yang meliputi tahap 1 berupa penyerahan berkas perkara dan tahap 2 berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

"Saya berharap melalui kegiatan ini peserta dapat meningkatkan pemahaman terkait proses penegakan hukum oleh PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai ujung tombak penegakan hukum di daerah, melalui satuan tugas yang telah dibentuk oleh koordinator wilayah penegak hukum," ungkap Masyhud.

Dirjen Masyhud juga mengimbau kepada para PPNS agar meningkatkan kompetensi dan menjunjung integritas. 

Sebagai penutup, Dirjen Hubla menyampaikan apresiasi terhadap seluruh peserta dan narasumber yang telah berkenan hadir dan berbagi pengetahuan yang akan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. 

"Melalui kegiatan ini diharapkan koordinasi dan sinergitas antar instansi penegak hukum semakin baik dan peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas di lapangan," tuturnya.

Adapun kegiatan ini diikuti oleh 66 orang perwakilan koordinator wilayah penegakan hukum sesuai dengan KP-DJPL 359 Tahun 2025 tentang Penujukan Koordinator Wilayah dalam rangka penegakan hukum pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

(Redaksi MBN/SRW/ETJ/HJ).

/

Read more »