Tingkatkan Kompetensi dan Integritas, PPNS Ditjen Hubla Siap Hadapi Tantangan Penegakan Hukum

 

MPN News, BANDUNG (15/4)-Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Pelayaran harus lebih profesional khususnya dalam menghadapi dinamika dan tantangan penegakan hukum di bidang pelayaran yang semakin kompleks. Pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan peraturan di bidang pelayaran oleh PPNS merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjamin terselenggaranya pelayaran yang aman dan tertib.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud saat membuka acara secara daring kegiatan Diseminasi Penegakan Hukum dan Peningkatan Kemampuan Petugas Penegakan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Selasa (14/4) di Bandung, Jawa Barat.

Menurutnya penegakan hukum di bidang pelayaran tidak dapat dilaksanakan secara parsial, sehingga memerlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara berbagai instansi penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun instansi terkait lainnya.

"Keberadaan PPNS yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan dapat membantu mewujudkan keselamatan serta keamanan di bidang pelayaran sehingga mampu menjawab setiap permasalahan yang terjadi secara tegas, adil, dan memberikan kepastian hukum," ujarnya.

Dirjen Hubla juga menyatakan bahwa kehadiran narasumber yang terdiri dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri, serta Direktorat Teknis di Lingkungan Ditjen Hubla menjadi sangat penting dalam memberikan pemahaman yang komprehensif terkait proses penegakan hukum. Utamanya dalam tahap penyidikan yang meliputi tahap 1 berupa penyerahan berkas perkara dan tahap 2 berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

"Saya berharap melalui kegiatan ini peserta dapat meningkatkan pemahaman terkait proses penegakan hukum oleh PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai ujung tombak penegakan hukum di daerah, melalui satuan tugas yang telah dibentuk oleh koordinator wilayah penegak hukum," ungkap Masyhud.

Dirjen Masyhud juga mengimbau kepada para PPNS agar meningkatkan kompetensi dan menjunjung integritas. 

Sebagai penutup, Dirjen Hubla menyampaikan apresiasi terhadap seluruh peserta dan narasumber yang telah berkenan hadir dan berbagi pengetahuan yang akan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. 

"Melalui kegiatan ini diharapkan koordinasi dan sinergitas antar instansi penegak hukum semakin baik dan peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas di lapangan," tuturnya.

Adapun kegiatan ini diikuti oleh 66 orang perwakilan koordinator wilayah penegakan hukum sesuai dengan KP-DJPL 359 Tahun 2025 tentang Penujukan Koordinator Wilayah dalam rangka penegakan hukum pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.(SRW/ETJ/HJ)

Sonny H. Sayangbati

Read more »

Tingkatkan Kompetensi dan Integritas, PPNS Ditjen Hubla Siap Hadapi Tantangan Penegakan Hukum

 

BANDUNG (Medisbisnisnasional.com,15/4/2026)-Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Pelayaran harus lebih profesional khususnya dalam menghadapi dinamika dan tantangan penegakan hukum di bidang pelayaran yang semakin kompleks. Pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan peraturan di bidang pelayaran oleh PPNS merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjamin terselenggaranya pelayaran yang aman dan tertib.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud saat membuka acara secara daring kegiatan Diseminasi Penegakan Hukum dan Peningkatan Kemampuan Petugas Penegakan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Selasa (14/4) di Bandung, Jawa Barat.

Menurutnya penegakan hukum di bidang pelayaran tidak dapat dilaksanakan secara parsial, sehingga memerlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara berbagai instansi penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun instansi terkait lainnya.

"Keberadaan PPNS yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan dapat membantu mewujudkan keselamatan serta keamanan di bidang pelayaran sehingga mampu menjawab setiap permasalahan yang terjadi secara tegas, adil, dan memberikan kepastian hukum," ujarnya.

Dirjen Hubla juga menyatakan bahwa kehadiran narasumber yang terdiri dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri, serta Direktorat Teknis di Lingkungan Ditjen Hubla menjadi sangat penting dalam memberikan pemahaman yang komprehensif terkait proses penegakan hukum. Utamanya dalam tahap penyidikan yang meliputi tahap 1 berupa penyerahan berkas perkara dan tahap 2 berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

"Saya berharap melalui kegiatan ini peserta dapat meningkatkan pemahaman terkait proses penegakan hukum oleh PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai ujung tombak penegakan hukum di daerah, melalui satuan tugas yang telah dibentuk oleh koordinator wilayah penegak hukum," ungkap Masyhud.

Dirjen Masyhud juga mengimbau kepada para PPNS agar meningkatkan kompetensi dan menjunjung integritas. 

Sebagai penutup, Dirjen Hubla menyampaikan apresiasi terhadap seluruh peserta dan narasumber yang telah berkenan hadir dan berbagi pengetahuan yang akan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. 

"Melalui kegiatan ini diharapkan koordinasi dan sinergitas antar instansi penegak hukum semakin baik dan peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas di lapangan," tuturnya.

Adapun kegiatan ini diikuti oleh 66 orang perwakilan koordinator wilayah penegakan hukum sesuai dengan KP-DJPL 359 Tahun 2025 tentang Penujukan Koordinator Wilayah dalam rangka penegakan hukum pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

(Redaksi MBN/SRW/ETJ/HJ).

/

Read more »

Perkuat Posisi Indonesia di Forum Global, Ditjen Hubla Siapkan Bahan Sidang IMO MEPC ke-84

 

MPN News, JAKARTA (13/4) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Konsinyering Penyiapan Bahan Sidang International Maritime Organization (IMO) Marine Environment Protection Committee (MEPC) ke-84. Langkah strategis ini dilakukan untuk menyatukan pandangan lintas sektoral guna memastikan kepentingan nasional terjaga dalam kebijakan perlindungan lingkungan maritim internasional.

Sidang MEPC ke-84 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 27 April hingga 1 Mei 2026 di Markas Besar IMO, London, Inggris. Forum tersebut menjadi sangat vital karena akan membahas agenda-agenda besar yang berdampak langsung pada operasional *industri* pelayaran nasional.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Andy Sutomo Panjaitan, dalam pembukaan kegiatan tersebut menekankan bahwa forum MEPC merupakan panggung krusial karena membahas agenda yang berdampak langsung terhadap operasional pelayaran nasional.

"Sidang ini merupakan forum yang sangat strategis karena akan membahas berbagai agenda penting berkaitan dengan kebijakan perlindungan lingkungan maritim internasional, termasuk yang berdampak terhadap penyelenggaraan pelayaran nasional dan operasional kapal berbendera Indonesia," ujar Lollan di Jakarta, Senin (13/4).

Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah kelanjutan pembahasan IMO Net-Zero Framework sebagai implementasi dari IMO GHG Strategy 2023. Lollan menyebutkan bahwa isu dekarbonisasi ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi industri maritim Indonesia.

Selain emisi gas rumah kaca, delegasi Indonesia juga bersiap membahas isu teknis lainnya seperti pengelolaan organisme akuatik berbahaya dalam air ballast (ballast water), pencegahan pencemaran udara dari kapal, efisiensi energi, penanganan sampah plastik di laut, hingga perlindungan area laut khusus seperti Emission Control Areas (ECA) dan Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA).

"Isu utama yang menjadi perhatian adalah IMO Net-Zero Framework. Namun, kita juga akan membahas pengelolaan organisme akuatik dalam air ballast, pencegahan pencemaran udara dari kapal, efisiensi energi, hingga penanganan sampah plastik di laut," tambahnya.

Lollan menggarisbawahi bahwa perlindungan lingkungan maritim saat ini tidak lagi bisa ditangani secara sektoral karena menyentuh dimensi hukum, ekonomi, diplomasi, hingga ketahanan energi.

"Konsinyering ini harus dimanfaatkan untuk menelaah seluruh agenda sidang secara cermat. Setiap dokumen perlu dibaca bukan hanya dari sisi ringkasan, tetapi juga implikasi kebijakan, kesiapan implementasi, serta potensi dampaknya terhadap sektor pelayaran nasional," tegasnya.

Lebih lanjut, Lollan menginstruksikan agar tim delegasi menghasilkan bahan yang operasional dan memiliki posisi yang konsisten. Menurutnya, kekuatan Indonesia di meja perundingan internasional sangat bergantung pada kejelasan pesan dan keterpaduan pandangan antarinstansi.

"Hasil konsinyering ini harus menjadi pedoman kerja yang mendukung efektivitas partisipasi Indonesia. Kita harus mampu mengidentifikasi isu prioritas dan sensitif agar suara Indonesia memberikan kontribusi nyata bagi perlindungan laut dunia sekaligus melindungi kepentingan industri dalam negeri," tambah Lollan.

Sebagai informasi, kegiatan konsinyering ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait, di antaranya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BRIN, Badan Karantina Indonesia, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Pertamina International Shipping, DPP INSA, hingga Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI).

"Dengan keterlibatan multipihak ini, kami berharap Indonesia dapat menunjukkan peran aktif dan kontribusi konstruktif dalam mewujudkan pelayaran dunia yang berkelanjutan, sekaligus memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi di kancah internasional," tutup Lollan.

Sonny H. Sayangbati

Read more »

RUPS PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk 2026 : Kinerja, Pembagian Dividen, Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dan Transformasi Baru

MPN News, Jakarta, 14 April 2026 – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (“Perseroan”) telah menyelenggarakan 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan agenda antara lain pelaporan kinerja tahun 

buku 2025, pembagian dividen, serta pengangkatan dan pergantian anggota Dewan Direksi Perseroan. 

RUPS menyetujui pembayaran dividen sebesar Rp 26,05 per lembar saham yang totalnya mencapai

Rp 41.6 miliar atau 23,13 % dari laba bersih. Sepanjang 2025, Perseroan mencatat pendapatan usaha 

sebesar Rp 1.121 triliun dengan laba bersih tahun berjalan Rp 180.19 miliar.

RUPS juga menyetujui perubahan Susunan Pengurus Perseroan, untuk memperkuat strategi bisnis ke 

depan. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru berlaku efektif sejak ditutupnya 

RUPS ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

 Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Bapak Irfan Setiaputra

 Komisaris: Ibu Suharini Eliawati

 Komisaris: Bapak Lies Hartono

 Komisaris: Bapak Sutiyoso

 Komisaris Independen : Ibu Trisni Puspitaningtyas

Dewan Direksi:

 Direktur Utama: Bapak Syahmudrian Lubis

 Direktur: Bapak Cahyo Satriyo Prakoso

 Direktur: Bapak Daniel Nainggolan

 Direktur: Bapak Eddy Prastiyo

 Direktur: Ibu Rahmaniar

Meski situasi eksternal masih menghadapi tantangan ekonomi global, Perseroan tetap fokus pada 

inovasi dan efisiensi operasional, seperti digitalisasi layanan ticketing, peningkatan fasilitas 

pengunjung, serta pengembangan konten/event tematik baru, sehingga berhasil mempertahankan 

pendapatan seperti tahun lalu.

Selain itu, Perseroan saat ini berada pada sebuah titik yang krusial, bukan untuk bertahan, tetapi lebih 

dari itu untuk melangkah ke fase transformasi berikutnya.

Industri destinasi wisata dan leisure telah berubah secara fundamental. Customer/visitor tidak lagi 

hanya menikmati tempat desitnasi tetapi lebih dari itu bagaimana customer dapat menikmati sebuah 

pengalaman baru (experiences), konekssi dan value/nilai dari yang telah mereka keluarkan.

Ancol di masa depan harus bergeser dari sekedar destinasi kunjungan menjadi destinasi yang 

memberikan experiences, membangun ekosistem yang terintegrasi. 

Fokus Ancol kedepan antara lain :

1. Meningkatkan value per customer, bukan hanya sekedar jumlah pengunjung

2. Mengoptimalkan asset dan ekosistem, bukan hanya operasional

3. Mengoptimalkan data sebagai penggerak keputusan bukan hanya asumsi

4. Membangun kolaborasi strategis yang memperkuat daya saing jangka panjang

Transformasi ini bukan hanya strategi semata, tetapi lebih kepada menanamkan sebagai budaya kerja 

(culture) dan sumberdaya manusia (people) dengan disiplin ketat untuk eksekusi yang tepat.

Ke depan, ada sebuah semangat baru untuk membangun Ancol yang lebih relevan dan lebih 

berdampak bagi masyarakat, bagi pemegang saham dan bagi masa depan kota Jakarta.

Sonny H. Sayangbati

Read more »

KEMENHUB HIBAHKAN ASET BMN KE PEMKAB MAMUJU, DORONG OPTIMALISASI PELAYANAN PELABUHAN

 

MPN News, JAKARTA (13/4) – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut resmi melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara (BMN) kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat di Jakarta, Senin (13/4). Langkah ini menjadi bagian dari upaya optimalisasi aset negara sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan, menyampaikan bahwa proses hibah ini merupakan hasil dari rangkaian penataan aset yang terdampak proyek pelebaran Jalan Ring Road Arteri Mamuju.

“Aset yang dihibahkan meliputi tanah seluas 330 meter persegi dan pagar permanen seluas 48 meter persegi yang sebelumnya berada dalam pengelolaan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Mamuju,” ujar Lollan dalam keterangannya di Jakarta.

Di sisi lain, Ditjen Perhubungan Laut juga telah menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Mamuju berupa lahan seluas 2.400 meter persegi. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan kantor baru UPP Kelas III Mamuju guna meningkatkan kualitas layanan kepelabuhanan.

Menurut Lollan, mekanisme hibah ini telah melalui proses sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju pada tahun 2025 serta penetapan melalui Keputusan Menteri Perhubungan.

“Ini menunjukkan bahwa pengelolaan BMN dilakukan secara profesional, akuntabel, dan memberikan nilai tambah nyata bagi pelayanan publik,” tegasnya.

Ia menambahkan, hibah ini bukan sekadar pemindahtanganan aset, tetapi merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan transportasi laut.

Dengan ditandatanganinya perjanjian hibah tersebut, diharapkan pemanfaatan aset dapat segera ditindaklanjuti dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. 

Selain itu, operasional UPP Kelas III Mamuju di lokasi baru juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan bagi pengguna jasa pelabuhan.

“Kolaborasi dan sinergi ini menjadi kunci dalam memperkuat konektivitas dan pelayanan transportasi laut, khususnya di wilayah Sulawesi Barat,” pungkas Lollan.

Sementara itu, Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, yang hadir secara langsung menyambut baik hibah tersebut dan menilai pengembangan pelabuhan memiliki potensi besar dalam mendorong perekonomian daerah.

“Kami melihat potensi Pelabuhan Mamuju akan berkembang jika didukung dengan ketersediaan lahan. Lahan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan dermaga sehingga kapal-kapal potensial, khususnya kapal penumpang, akan kembali beroperasi di Mamuju dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, sebelum terjadi gempa beberapa waktu lalu, aktivitas pelabuhan cukup tinggi. Namun, kerusakan dermaga menyebabkan sejumlah rute pelayaran tidak dapat dilayani secara optimal.

Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam pengembangan pelabuhan, termasuk dari sisi tenaga dan sumber daya yang dibutuhkan.

“Kami siap mensupport apa pun yang bisa kami lakukan agar pelabuhan berjalan sesuai harapan. Potensi hasil pertanian di Mamuju sangat besar dan bisa didistribusikan melalui pelabuhan,” tutupnya. 

Sonny H. Sayangbati

Read more »