Pendapatan Usaha Elnusa Tembus Rp14,5 Triliun di 2025, Transformasi Bisnis Berbuah Penguatan Fundamental dan Kepercayaan Pasar

 

MPN News, Jakarta, 6 Maret 2026 – PT Elnusa Tbk (Elnusa), perusahaan jasa energi terintegrasi dalam Subholding Upstream Pertamina, membukukan kinerja positif sepanjang tahun buku 2025 dengan pendapatan usaha mencapai Rp14,5 triliun, tumbuh sekitar 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini mencerminkan konsistensi transformasi bisnis yang dijalankan Perseroan melalui penguatan operasional, efisiensi berkelanjutan, serta pengelolaan risiko yang disiplin di tengah dinamika industri energi.

Pertumbuhan pendapatan tersebut diikuti oleh kinerja profitabilitas yang solid. Sepanjang 2025, Elnusa mencatatkan EBITDA sebesar Rp1,5 triliun dan laba bersih Rp718 miliar, menunjukkan kemampuan Perseroan menjaga kualitas pertumbuhan sekaligus memperkuat fundamental bisnis secara berkelanjutan.

Direktur Utama Elnusa, Litta Ariesca, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari strategi transformasi yang berfokus pada penguatan kapabilitas layanan, efisiensi operasional, serta peningkatan nilai tambah bagi pelanggan. “Dalam beberapa tahun terakhir, Elnusa secara konsisten memperkuat fondasi bisnis melalui peningkatan kapabilitas teknologi, optimalisasi portofolio layanan, serta disiplin operasional. Upaya tersebut menjadi kunci dalam menjaga kinerja yang sehat sekaligus memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap arah pertumbuhan Perseroan,” ujarnya.

Kinerja Elnusa didukung oleh portofolio bisnis yang terintegrasi, meliputi Jasa Hulu Migas Terintegrasi, Penjualan Barang dan Jasa Distribusi & Logistik Energi, serta Jasa Penunjang Migas. Sepanjang 2025, segmen Penjualan Barang dan Jasa Distribusi dan Logistik Energi menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 60% dari total pendapatan, diikuti Jasa Hulu Migas Terintegrasi sebesar 28%, serta Jasa Penunjang Migas sebesar 12%. Komposisi ini mencerminkan ketahanan model bisnis Elnusa yang mampu menghadirkan layanan terintegrasi dari hulu hingga hilir industri energi.

Dari sisi posisi keuangan, Perseroan mencatatkan total aset sebesar Rp10,9 triliun dan ekuitas Rp5,3 triliun, dengan arus kas operasi Rp1,7 triliun. Perseroan juga mampu menjaga Net Profit Margin di level 5,0%, yang menunjukkan kemampuan mempertahankan profitabilitas di tengah dinamika industri energi.

Kepercayaan pasar terhadap fundamental dan arah transformasi Elnusa turut tercermin pada kinerja saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Hingga awal Maret 2026, saham ELSA mencatatkan kenaikan signifikan secara tahunan serta mencapai level harga tertinggi sejak Perseroan melantai di bursa pada 2008. Pergerakan tersebut mencerminkan meningkatnya perhatian investor terhadap fundamental bisnis dan prospek pertumbuhan Elnusa.

Penguatan persepsi pasar juga didukung oleh peningkatan peringkat kredit Perseroan oleh PEFINDO menjadi idAA+ pada 2025, Sebagai perusahaan terbuka, Elnusa terus menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik, transparansi informasi, serta komunikasi yang terbuka dengan investor dan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan regulator pasar modal.

Ke depan, Elnusa akan melanjutkan transformasi melalui penguatan inovasi, kapabilitas teknologi, serta optimalisasi sinergi dalam ekosistem Pertamina Group guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional. “Elnusa akan terus berfokus pada penguatan fundamental perusahaan, peningkatan kapabilitas teknologi, serta operational excellence agar dapat menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi industri energi Indonesia,” tutup Litta.**

Sekilas Elnusa (IDX: ELSA)

PT Elnusa Tbk (Elnusa) merupakan Anak Perusahaan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina, bergerak dalam bidang jasa energi yang terintegrasi untuk memberikan solusi total. Ketangguhan dan inovasi telah menjadi karakter dasar Elnusa selama lebih dari 56 tahun dalam industri energi, memiliki kompetensi inti pada jasa hulu migas terintegrasi, penjualan barang dan jasa distribusi & logistik energi serta jasa penunjang migas. Lini jasa hulu migas terintegrasi meliputi jasa Geoscience & Reservoir (land, transition zone & marine serta data processing), jasa pengeboran & pemeliharaan lapangan migas (drilling & workover), jasa engineering, procurement, construction & operation maintenance (EPC-OM). Lini penjualan barang dan jasa distribusi & logistik energi meliputi jasa transportasi BBM, pengelolaan depot, dan penjualan chemical. Lini jasa penunjang migas meliputi jasa marine support, fabrikasi, hingga manajemen data. Elnusa terus berkomitmen menerapkan Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan juga ESG untuk mewujudkan Perusahaan yang berdaya saing tinggi, terus tumbuh dan memberikan kebermanfaatan yang keberlanjutan untuk seluruh pemangku kepentingan. Informasi lebih lanjut dapat diakses pada www.elnusa.co.id

Sonny H. Sayangbati 

Read more »

Pertamina Jaga Pasokan Energi Nasional, Perkuat Monitoring lewat Pertamina Digital Hub

 

MPN News, Jakarta, 5 Maret 2026 – PT Pertamina (Persero) menjaga pasokan energi nasional, terutama momen Ramadan dan Idulfitri 2026 dengan berbagai langkah penguatan (build-up) pasokan energi seperti BBM dan LPG. Monitoring pasokan ini dilakukan secara ketat melalui Pertamina Digital Hub, sistem pengawasan dan pengendalian pasokan energi Pertamina yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. 

Pertamina Digital Hub juga menjadi salah satu strategi Pertamina untuk menjaga level cadangan energi, supaya secara konsisten tersedia setiap waktu. 

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menjelaskan, pemanfaatan teknologi tinggi menjadi salah satu cara Pertamina dalam mengawasi pengelolaan energi secara real time. Pertamina Digital Hub sudah terkoneksi dengan seluruh bisnis Pertamina, sehingga semua aktivitas maupun proses bisnis terpantau dengan jelas. 

“Pada fasilitas ini, Pertamina mampu memetakan kondisi pasokan dan cadangan energi di setiap rantai pasok secara kontinyu, mulai dari sektor hulu, pengolahan, pengapalan dan pengangkutan, hingga distribusi ke SPBU-SPBU Pertamina. Kami memiliki akses terhadap data dan kamera pengawasan, bahkan pergerakannya setiap detik,” jelas Baron. 

Pada sektor hulu, operasional dipastikan berjalan sesuai standar, sehingga target operasional dari masing-masing entitas dapat terjaga. 

Sementara itu, pada sektor hilir, Pertamina mampu memonitor pergerakan kapal yang membawa produk ataupun minyak mentah, atau proyeksi ketibaan pengadaan produk atau minyak mentah tersebut, untuk kemudian diolah di enam kilang Pertamina. Optimalisasi operasional kilang dalam negeri terus dilakukan guna mendukung ketahanan energi nasional. 

Penggunaan teknologi tinggi juga memudahkan Pertamina dalam memonitor ketersediaan produk di outlet penjualan, seperti BBM di SPBU. Pertamina mampu memonitor awak mobil tangki dalam proses distribusi ke SPBU, hingga memonitor jumlah stok di masing-masing SPBU. 

“Melalui satu dashboard terpadu, Pertamina dapat mengidentifikasi pergerakan konsumsi BBM dan LPG di setiap wilayah, sehingga langkah antisipatif dapat dilakukan lebih dini apabila terjadi peningkatan permintaan, kondisi cuaca ekstrem, maupun dinamika global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok energi,” ujarnya. 

Baron menambahkan, transformasi digital Pertamina menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Sesuai dengan aturan Pemerintah, Pertamina telah mengamankan cadangan energi nasional di atas level minimum, yakni berkisar 21 – 23 hari. Bahkan, pada produk tertentu cadangannya hingga 35 hari. 

"Acuan cadangan Pemerintah menjadi ambang batas pengamanan yang harus selalu dipertahankan. Selama distribusi dan suplai berjalan normal, stok terus mengalami pergerakan, sehingga Pertamina terus menjaga cadangan di atas level minimum. Ini menjadi langkah mitigasi risiko dan bentuk komitmen Pertamina dalam menjaga ketahanan energi," jelas Baron.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

Sonny H. Sayangbati 

Read more »

Pertamina Patra Niaga Siagakan 345 Armada Kapal, Jaga Pasokan Energi Aman Selama Ramadan Idulfitri 2026

 

MPN News, Jakarta, 5 Maret 2026 – PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Downstream Pertamina memastikan kesiapan penuh dalam menjaga kelancaran distribusi energi nasional selama periode Satgas Ramadan dan Idulfitri 2026. Sebanyak 345 armada kapal disiagakan untuk mengamankan pasokan energi dari Indonesia Timur hingga Barat, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dan sektor industri.

Dari total armada tersebut, 266 kapal melayani pengangkutan BBM dan Avtur, 27 kapal mengangkut Crude Oil, 45 unit melayani distribusi LPG, serta 7 unit mendukung pengangkutan Petrochemical dan berperan juga sebagai Floating Storage. Armada ini mendistribusikan berbagai produk strategis seperti Pertalite, Pertamax, Pertadex, B40, Avtur, LPG, minyak mentah, hingga produk petrokimia guna memastikan kebutuhan transportasi, penerbangan, industri, dan rumah tangga tetap terpenuhi selama periode peningkatan konsumsi energi.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo menjelaskan bahwa selama Ramadan dan Idulfitri, upaya untuk menyediakan energia melalui laut ini adalah bagian dari strategi penguatan distribusi energi pada momentum nasional Ramadhan dan Idulfitri.

"Sebagai negara kepulauan, transportasi laut memegang peranan vital dalam rantai pasok energi nasional. Karena itu, kesiapan armada menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas pasokan di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

Sementara itu Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga, Arif Yunianto, menambahkan bahwa operasional pengangkutan melalui laut dilakukan melalui perencanaan pelayaran yang disiplin, pengawasan distribusi secara real time, serta penerapan standar HSSE yang ketat. 

“Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan selama Ramadan dan Idulfitri, kami menyiagakan 345 armada kapal yang beroperasi dari Indonesia Timur hingga Barat. Armada ini menjadi tulang punggung distribusi BBM, LPG, crude oil, dan produk energi lainnya agar pasokan tetap aman dan tepat waktu,” ujar Arif Yunianto.

Selain penguatan jumlah armada, Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan langkah mitigasi risiko operasional, termasuk antisipasi dinamika cuaca, pengaturan ulang rute pelayaran apabila diperlukan, serta optimalisasi terminal bongkar muat guna mempercepat suplai tambahan di wilayah dengan kebutuhan tinggi.

Dalam pelaksanaannya, Pertamina Patra Niaga turut memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kementerian Perhubungan, termasuk otoritas pelabuhan, Kepolisian Republik Indonesia, serta instansi terkait lainnya untuk memastikan kelancaran operasional distribusi energi selama periode Satgas Ramadan dan Idulfitri.

Arif menambahkan, kesiapsiagaan tersebut merupakan bagian dari komitmen Subholding Downstream dalam menjaga ketahanan energi nasional.

“Kami memastikan seluruh armada, sistem monitoring, dan dukungan operasional bekerja optimal selama periode Satgas Ramadan dan Idulfitri. Dengan koordinasi yang solid dan pengawasan berkelanjutan, kami ingin memastikan masyarakat dapat menjalani Ramadan dan Idulfitri dengan tenang,” tutup Arif Yunianto.

Melalui sinergi operasional yang kuat dan kesiapsiagaan menyeluruh, Pertamina Patra Niaga terus menjaga aliran energi negeri tetap andal, aman, dan tepat waktu di seluruh penjuru Nusantara.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

Sonny H. Sayangbati

Read more »

Jelang Mudik Lebaran 2026: KSOP Kelas ll Kendari Pastikan Pelayanan Penumpang Kapal Aman dan Terkendali

MPN News, Kendari 05 Februari 2026 – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kendari menggelar rapat koordinasi persiapan angkutan lebaran tahun 2026 M atau 1447 H, yang dihadiri oleh berbagai stakeholder, termasuk dinas perhubungan provinsi Sultra, Dinas Perhubungan Kota Kendari, Lanal Kendari, Polairud, Satpol-pp, Basarnas, serta pemilik kapal dan keagenan.

Kepala KSOP Kelas II Kendari, Capt Rahman mengatakan, bahwa pihaknya berfokus pada keselamatan kapal dan memastikan pelayanan penumpang dengan aman, terkendali, baik, teratur, dan tidak kelebihan penumpang, termasuk uji petik pada kapal penumpang yang akan melayani pelayaran mudik.

“Kami telah melakukan uji petik pada beberapa kapal, namun masih ada beberapa temuan tersebut meliputi masalah keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penumpang dan menindaklanjuti temuan-temuan tersebut pada hari Senin, dan jika tidak terpenuhi, maka kami bisa menunda keberangkatan kapal,” ujarnya, Kamis (05/03/2026).

KSOP Kendari juga telah menyiapkan posko angkutan lebaran yang akan dibuka pada tanggal 12 Maret. Posko terpadu akan dibuka di pelabuhan ferry, Bungkutoko, dan pangkalan perahu akan memantau situasi dan kondisi pelabuhan selama masa angkutan lebaran,

Puncak arus mudik atau lonjakan penumpang diprediksi akan terjadi pada tanggal 13 dan 14 Maret, karena pada hari Senin tanggal 16 dan 17 sudah kerja dari rumah atau WFH.

Lebih lanjut ia juga menjelaskan telah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, termasuk penambahan jadwal kapal dan peningkatan kapasitas pelabuhan untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku selama masa angkutan lebaran.

“Kami berharap masyarakat dapat memahami dan mematuhi aturan-aturan tersebut demi keselamatan dan kenyamanan bersama,” pungkasnya Capt Rahman.Jelang Mudik Lebaran 2026: KSOP Kelas ll Kendari Pastikan Pelayanan Penumpang Kapal Aman dan Terkendali

Kendari – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kendari menggelar rapat koordinasi persiapan angkutan lebaran tahun 2026 M atau 1447 H, yang dihadiri oleh berbagai stakeholder, termasuk dinas perhubungan provinsi Sultra, Dinas Perhubungan Kota Kendari, Lanal Kendari, Polairud, Satpol-pp, Basarnas, serta pemilik kapal dan keagenan.

Kepala KSOP Kelas II Kendari, Capt Rahman mengatakan, bahwa pihaknya berfokus pada keselamatan kapal dan memastikan pelayanan penumpang dengan aman, terkendali, baik, teratur, dan tidak kelebihan penumpang, termasuk uji petik pada kapal penumpang yang akan melayani pelayaran mudik.

“Kami telah melakukan uji petik pada beberapa kapal, namun masih ada beberapa temuan tersebut meliputi masalah keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penumpang dan menindaklanjuti temuan-temuan tersebut pada hari Senin, dan jika tidak terpenuhi, maka kami bisa menunda keberangkatan kapal,” ujarnya, Kamis (05/03/2026).

KSOP Kendari juga telah menyiapkan posko angkutan lebaran yang akan dibuka pada tanggal 12 Maret. Posko terpadu akan dibuka di pelabuhan ferry, Bungkutoko, dan pangkalan perahu akan memantau situasi dan kondisi pelabuhan selama masa angkutan lebaran,

Puncak arus mudik atau lonjakan penumpang diprediksi akan terjadi pada tanggal 13 dan 14 Maret, karena pada hari Senin tanggal 16 dan 17 sudah kerja dari rumah atau WFH.

Lebih lanjut ia juga menjelaskan telah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, termasuk penambahan jadwal kapal dan peningkatan kapasitas pelabuhan untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku selama masa angkutan lebaran.

“Kami berharap masyarakat dapat memahami dan mematuhi aturan-aturan tersebut demi keselamatan dan kenyamanan bersama,” pungkasnya Capt Rahman.

Sonny H. Sayangbati

Read more »

Ditjen Hubla Inisiasi Pemetaan Kluster Pelabuhan sebagai Langkah Strategis Mitigasi Bencana Alam

 

MPN News, Jakarta 5 Maret 2026 - Indonesia secara geografis dan geologis berada di kawasan ring of fire yang sangat rawan terhadap gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, serta dampak perubahan iklim. Oleh karenanya, peningkatan kualitas sarana dan prasana transportasi laut harus direncanakan dengan mengadopsi mitigasi pengurangan risiko bencana. 

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi/Pemetaan Klaster Pelabuhan dalam rangka Mitigasi Bencana Alam di Jakarta, Kamis (5/3).

Sejumlah peristiwa besar, seperti gempa dan tsunami di Palu pada tahun 2018, memberikan pelajaran berharga bahwa infrastruktur pelabuhan harus dirancang dan dikelola dengan pendekatan ketangguhan bencana.

“Oleh karena itu, identifikasi dan pemetaan klaster pelabuhan bukan hanya sekedar kegiatan administratif atau teknis, tetapi merupakan langkah fundamental khususnya dalam mengklasifikasikan tingkat risiko dan kerentanan pelabuhan terhadap berbagai jenis bencana,” kata Dirjen Masyhud, Kamis (05/03/2026).

Selain itu, pendekatan klaster juga akan memudahkan dalam melakukan perencanaan spasial, standardisasi keamanan, serta pengalokasian anggaran yang lebih tepat sasaran.

Lebih lanjut Dirjen Hubla menegaskan, mitigasi adalah investasi jangka panjang demi keselamatan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, dan kedaulatan negara. Mitigasi bencana harus dilakukan secara kolaboratif dan berbasis data sehingga diperlukan sinergi antara kementerian teknis, pemerintah daerah, operator pelabuhan, dunia usaha, hingga komunitas lokal.

“Kita tidak boleh menunggu bencana terjadi untuk kemudian bergerak. Justru kita harus mengambil langkah proaktif dan antisipatif, demi mewujudkan sistem kepelabuhanan nasional yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Direktur Kepelabuhanan, Muhammad Anto Julianto berharap hasil FGD ini dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan nasional dan peta jalan penguatan ketahanan pelabuhan tahun 2026 dan seterusnya. 

“Diharapkan forum ini menghasilkan rekomendasi yang konkret, terukur, dan implementatif, baik dalam bentuk penyusunan regulasi, standar teknis, maupun rencana aksi lintas kementerian/lembaga untuk tahun 2026 dan seterusnya,” ujar Anto.

Ditjen Hubla memastikan bahwa pelabuhan tetap dapat berfungsi sebagai jalur distribusi bantuan kemanusiaan ketika bencana terjadi. 

“Dalam situasi krisis, pelabuhan sering kali menjadi titik masuk utama logistik, alat berat, dan tenaga medis. Dengan demikian ketangguhan pelabuhan menjadi bagian dari ketahanan nasional,” pungkasnya

Turut hadir perwakilan dari Kementerian Perhubungan dan UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta menghadirkan narasumber yang berasal dari Kementerian ESDM, BMKG, BNPB, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, kalangan Akademisi dan Praktisi.Ditjen Hubla Inisiasi Pemetaan Kluster Pelabuhan sebagai Langkah Strategis Mitigasi Bencana Alam

Jakarta - Indonesia secara geografis dan geologis berada di kawasan ring of fire yang sangat rawan terhadap gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, serta dampak perubahan iklim. Oleh karenanya, peningkatan kualitas sarana dan prasana transportasi laut harus direncanakan dengan mengadopsi mitigasi pengurangan risiko bencana. 

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi/Pemetaan Klaster Pelabuhan dalam rangka Mitigasi Bencana Alam di Jakarta, Kamis (5/3).

Sejumlah peristiwa besar, seperti gempa dan tsunami di Palu pada tahun 2018, memberikan pelajaran berharga bahwa infrastruktur pelabuhan harus dirancang dan dikelola dengan pendekatan ketangguhan bencana.

“Oleh karena itu, identifikasi dan pemetaan klaster pelabuhan bukan hanya sekedar kegiatan administratif atau teknis, tetapi merupakan langkah fundamental khususnya dalam mengklasifikasikan tingkat risiko dan kerentanan pelabuhan terhadap berbagai jenis bencana,” kata Dirjen Masyhud, Kamis (05/03/2026).

Selain itu, pendekatan klaster juga akan memudahkan dalam melakukan perencanaan spasial, standardisasi keamanan, serta pengalokasian anggaran yang lebih tepat sasaran.

Lebih lanjut Dirjen Hubla menegaskan, mitigasi adalah investasi jangka panjang demi keselamatan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, dan kedaulatan negara. Mitigasi bencana harus dilakukan secara kolaboratif dan berbasis data sehingga diperlukan sinergi antara kementerian teknis, pemerintah daerah, operator pelabuhan, dunia usaha, hingga komunitas lokal.

“Kita tidak boleh menunggu bencana terjadi untuk kemudian bergerak. Justru kita harus mengambil langkah proaktif dan antisipatif, demi mewujudkan sistem kepelabuhanan nasional yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Direktur Kepelabuhanan, Muhammad Anto Julianto berharap hasil FGD ini dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan nasional dan peta jalan penguatan ketahanan pelabuhan tahun 2026 dan seterusnya. 

“Diharapkan forum ini menghasilkan rekomendasi yang konkret, terukur, dan implementatif, baik dalam bentuk penyusunan regulasi, standar teknis, maupun rencana aksi lintas kementerian/lembaga untuk tahun 2026 dan seterusnya,” ujar Anto.

Ditjen Hubla memastikan bahwa pelabuhan tetap dapat berfungsi sebagai jalur distribusi bantuan kemanusiaan ketika bencana terjadi. 

“Dalam situasi krisis, pelabuhan sering kali menjadi titik masuk utama logistik, alat berat, dan tenaga medis. Dengan demikian ketangguhan pelabuhan menjadi bagian dari ketahanan nasional,” pungkasnya

Turut hadir perwakilan dari Kementerian Perhubungan dan UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta menghadirkan narasumber yang berasal dari Kementerian ESDM, BMKG, BNPB, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, kalangan Akademisi dan Praktisi.

Sonny H. Sayangbati

Read more »

Tingkatkan Pelayanan, KSOP Kelas II Cirebon Kerjasama dengan PT. Langgeng Jaya Maritim

 

MPN News, Cirebon – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon menjalin kerja sama dengan PT. Langgeng Jaya Maritim dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pelayanan dokumen identitas pelaut. Penandatanganan kerjasama ini menjadi langkah konkret dalam mendukung penyelenggaraan pemberdayaan pendidikan dan pelatihan kepelautan di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor KSOP Kelas II Cirebon, Kamis (05/03/2026).

Kepala Kantor KSOP Kelas II Cirebon, Ferry Anggoro Hendianto, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen institusi dalam memperkuat tata kelola pelayanan kepelautan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

“Pelayanan dokumen identitas pelaut merupakan aspek krusial dalam menunjang penyelenggaraan pemberdayaan pendidikan dan pelatihan kepelautan. Melalui kerjasama ini, kami ingin memastikan setiap pelaut mendapatkan layanan yang cepat, tepat, dan sesuai regulasi,” ujar Ferry Anggoro Hendianto.

Ruang lingkup kerja sama yang disepakati meliputi pembinaan sumber daya manusia, penerbitan, perpanjangan, serta pergantian Buku Pelaut bagi pelaut kapal niaga. Selain itu, kerja sama ini juga mencakup bidang lain yang berkaitan dengan pemenuhan kelengkapan dokumen identitas pelaut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Ferry, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan kerja sama ini.

“Kami tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada pembinaan sumber daya manusia. SDM kepelautan yang kompeten dan terdokumentasi dengan baik akan berdampak langsung pada keselamatan dan profesionalisme di sektor pelayaran,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa sinergi dengan mitra strategis merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan pelayanan di era digital dan peningkatan mobilitas pelaut.

“Kerja sama ini diharapkan mampu mempercepat proses penerbitan, perpanjangan, dan penggantian Buku Pelaut, khususnya bagi pelaut kapal niaga, sehingga mereka dapat bekerja dengan kepastian hukum dan administrasi yang terpenuhi,” tambah Ferry.

Atas terlaksananya penandatanganan kerja sama tersebut, Ferry menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat.

“Kami menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama ini. Semoga kolaborasi antara KSOP Kelas II Cirebon dan PT. Langgeng Jaya Maritim dapat memberikan manfaat nyata bagi para pelaut serta mendukung kemajuan sektor maritim di wilayah Cirebon,” tutupnya.

Dengan adanya kerja sama ini, KSOP Kelas II Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam bidang kepelautan, sebagai bagian dari upaya mendukung keselamatan pelayaran dan penguatan sektor maritim nasional.

Sonny H. Sayangbati

Read more »