47 kapal disiapkan layani penyebrangan Merak-Bakaheuni saat Nataru

 

MPN News, Jakarta 30 Desember 2025 - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di daerahnya akan diperkuat dengan peningkatan konektivitas melalui kesiapan seluruh moda transportasi.

"Pembangunan infrastruktur yang dilakukan saat ini di Provinsi Lampung juga diperkuat dengan peningkatan konektivitas melalui moda transportasi darat, laut, udara," ujar Rahmat Mirzani Djausal berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Senin.

Ia mengatakan untuk konektivitas di jalur laut, lintasan penyeberangan Pelabuhan Bakauheni menuju Merak tetap menjadi urat nadi nasional dengan pergerakan penumpang dan kendaraan yang tinggi.

"Untuk mendukung kelancaran arus penyeberangan kapal laut, terutama pada masa libur Natal dan Tahun Baru. Sebanyak 47 kapal telah disiapkan untuk melayani penyeberangan dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni," katanya.

Menurut dia, ada pula kapal milik Pemerintah Provinsi Lampung yang dioperasikan yakni Kapal Dalom 1, armada itu dioperasikan oleh BUMD Provinsi Lampung bersama mitra operator.

"Di sektor udara, Pemerintah Provinsi Lampung juga memperkuat operasional Bandara Radin Inten II sebagai bandara internasional, sekaligus merealisasikan reaktivasi kembali Bandara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan untuk mendukung moda transportasi udara," ucap dia.

Dia mengatakan bahwa selama tahun 2025 ini, menjadi tahun awal penguatan fondasi pembangunan, dengan fokus utama pada perbaikan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas antar wilayah melalui moda transportasi darat.

"Permasalahan utama, terletak pada kebijakan pembangunan jalan yang sebelumnya lebih terfokus pada kawasan ekonomi tertentu, namun kurang memperhatikan kepadatan penduduk. Kami mengubah strategi itu, pembangunan jalan kini diprioritaskan pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi agar manfaatnya dirasakan lebih luas, baik untuk aktivitas ekonomi maupun sosial,” jelasnya

      

47 kapal disiapkan layani penyebrangan Merak-Bakaheuni saat Nataru

Ilustrasi- Penyeberangan melalui moda transportasi kapal laut dari Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju Pelabuhan Merak. ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi.

Bandarlampung (ANTARA) - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di daerahnya akan diperkuat dengan peningkatan konektivitas melalui kesiapan seluruh moda transportasi.

"Pembangunan infrastruktur yang dilakukan saat ini di Provinsi Lampung juga diperkuat dengan peningkatan konektivitas melalui moda transportasi darat, laut, udara," ujar Rahmat Mirzani Djausal berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Senin.

Ia mengatakan untuk konektivitas di jalur laut, lintasan penyeberangan Pelabuhan Bakauheni menuju Merak tetap menjadi urat nadi nasional dengan pergerakan penumpang dan kendaraan yang tinggi.

"Untuk mendukung kelancaran arus penyeberangan kapal laut, terutama pada masa libur Natal dan Tahun Baru. Sebanyak 47 kapal telah disiapkan untuk melayani penyeberangan dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni," katanya.

Menurut dia, ada pula kapal milik Pemerintah Provinsi Lampung yang dioperasikan yakni Kapal Dalom 1, armada itu dioperasikan oleh BUMD Provinsi Lampung bersama mitra operator.

"Di sektor udara, Pemerintah Provinsi Lampung juga memperkuat operasional Bandara Radin Inten II sebagai bandara internasional, sekaligus merealisasikan reaktivasi kembali Bandara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan untuk mendukung moda transportasi udara," ucap dia.

Dia mengatakan bahwa selama tahun 2025 ini, menjadi tahun awal penguatan fondasi pembangunan, dengan fokus utama pada perbaikan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas antar wilayah melalui moda transportasi darat.

"Permasalahan utama, terletak pada kebijakan pembangunan jalan yang sebelumnya lebih terfokus pada kawasan ekonomi tertentu, namun kurang memperhatikan kepadatan penduduk. Kami mengubah strategi itu, pembangunan jalan kini diprioritaskan pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi agar manfaatnya dirasakan lebih luas, baik untuk aktivitas ekonomi maupun sosial,” jelasnya.

Baca juga: H+3 Natal, lalin arah Jakarta di tiga GT tol Jabodetabek meningkat

Baca juga: H+3 Natal, volume lalin di empat ruas tol Regional Nusantara meningkat

Baca juga: Okupansi kereta Nataru di Daop 2 Bandung tembus 104,7 persen

Ia menjelaskan pada 2025 Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan Rp400 miliar untuk perbaikan jalan, yang dampaknya dirasakan oleh 4-5 juta orang penduduk.

"Fokus utama adalah memastikan jalan bebas dari lubang agar aman dan nyaman dilalui, meski belum semuanya mulus sehingga konektivitas antar daerah terbentuk," tambahnya.

(Sonny H. Sayangbati/Red.MPN News/***Antara).

Read more »

Menhub Tinjau Gilimanuk, ASDP Perkuat Kesiapan Arus Balik Nataru

 

MPN News, Jakarta 30 Desember 2025 - Gilimanuk, Bali, 29 Desember 2025 — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Gilimanuk pada Senin (29/12) untuk memantau langsung kesiapan layanan penyeberangan dalam menghadapi pergerakan pasca Tahun Baru pada periode Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Kunjungan ini dilakukan seiring prediksi puncak pergerakan penumpang pada malam pergantian tahun, yakni Senin (29/12) dan Selasa (30/12), serta puncak arus balik yang diperkirakan terjadi pada Sabtu (3/1) dan Minggu (4/1) di lintasan strategis Gilimanuk–Ketapang.

Dalam peninjauan tersebut, Menhub yang juga didampingi Kakorlantas Agus Suryo dan Direktur Utama Jasa Marga Rivan A Purwantono menyampaikan bahwa secara umum penyelenggaraan Angkutan Natal 2025 berjalan sesuai dengan yang diharapkan. “Layanan transportasi, termasuk penyeberangan Bali–Jawa, terpantau berlangsung lancar dan aman berkat kesiapan operator serta sinergi lintas pemangku kepentingan,” katanya. Menhub menekankan bahwa keberhasilan ini perlu terus dijaga hingga periode arus balik berakhir, mengingat tingginya mobilitas masyarakat pada libur akhir tahun.

Menhub secara khusus menyampaikan empat hal utama yang menjadi perhatian bagi ASDP dan seluruh pemangku kepentingan. Pertama, aspek keselamatan (safety) harus menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan operasional. Kedua, pentingnya kolaborasi yang solid antar seluruh pihak terkait, mulai dari regulator, operator, aparat keamanan, hingga pemerintah daerah. 

Ketiga, perlunya memperhatikan detail-detail kecil sebagai pembelajaran dari insiden kecelakaan KMP Tunu pada Juli 2025 lalu agar tidak terulang kembali. Keempat, kewaspadaan tinggi terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat terjadi kapan saja dan berdampak langsung pada keselamatan pelayaran.

Sejalan dengan arahan tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan kesiapan layanan penyeberangan lintasan Gilimanuk–Ketapang dalam menghadapi arus pergerakan Nataru. Berbagai langkah antisipatif disiapkan untuk menjaga kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jasa, seiring dinamika trafik yang terus dipantau secara intensif selama periode Nataru, baik pada arus berangkat maupun arus balik.

Tingginya Pergerakan Libur Akhir Tahun

Senior General Manager Regional III ASDP, Capt. Luthfi Adi Subarkah, menyampaikan bahwa kesiapan operasional didukung oleh ketersediaan armada dan infrastruktur pelabuhan yang memadai. "Di lintas Ketapang-Gilimanuk jumlah kapal yang siap operasi (standby) sebanyak 55 unit serta 17 unit dermaga di Ketapang dan Gilimanuk, dilengkapi buffer zone dan delaying system untuk mengantisipasi fluktuasi kepadatan kendaraan,” ujarnya. 

Sementara itu, berkoordinasi dengan regulator dan mitra kerja terkait, juga telah disiapkan skenario pola operasi kapal yang fleksibel sesuai tingkat kepadatan, mulai dari kondisi normal hingga sangat padat. Pada kondisi puncak, kapasitas angkut dapat dioptimalkan melalui pengoperasian hingga 32 kapal dengan dukungan dermaga alternatif Bulusan serta pola time based berthing (TBB) guna mempercepat proses bongkar muat kendaraan.

Dari sisi kinerja produksi, data Posko Nataru 2025 menunjukkan pergerakan penyeberangan di lintasan Gilimanuk–Ketapang tetap terjaga secara terkendali. Hingga periode H-10 sampai dengan H+2 Natal, realisasi penyeberangan dari Pelabuhan Gilimanuk tercatat sebanyak 83.146 unit kendaraan atau tumbuh sekitar 5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan total penumpang mencapai 283.127 orang. 

Sementara itu, dari Pelabuhan Ketapang tercatat 81.916 unit kendaraan dengan total penumpang 302.181 orang. Secara kumulatif, total kendaraan yang dilayani pada kedua arah lintasan mencapai lebih dari 165 ribu unit dengan pergerakan penumpang sekitar 585 ribu orang, mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat pada momen libur akhir tahun.

Selain kesiapan sarana dan prasarana, ASDP juga memperkuat koordinasi lintas instansi yang terlibat dalam Posko Nataru, termasuk kepolisian, BPTD, KSOP, dan pemerintah daerah. Pemantauan data reservasi tiket Ferizy dilakukan secara berkala dan real time untuk memastikan distribusi trafik berjalan seimbang serta memungkinkan pengambilan keputusan cepat apabila terjadi peningkatan kepadatan.

“Fokus utama kami adalah keselamatan dan kelancaran layanan. Dengan dukungan personel operasional, fasilitas pelabuhan, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis layanan penyeberangan Gilimanuk–Ketapang selama Nataru dapat berjalan aman, tertib, dan terkendali,” ujar Capt Luthfi menandaskan.

Sonny H. Sayangbati

Read more »

Rayakan Tahun Baru, Ancol Donasikan 10% Penjualan Tiket untuk Korban Bencana di Sumatra

MPN News, Jakarta, 29 Desember 2025 — Untuk membantu pemulihan korban bencana di Sumatra, 

Ancol akan mendonasikan 10% dari hasil penjualan tiket masuk orang Pintu Gerbang Utama 

di loket tiket dan www.ancol.com, khusus kunjungan pada tanggal 31 Desember 2025. 

Komitmen ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social 

Responsibility/CSR). Sebagai salah BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, Ancol ingin hadir 

bukan hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang 

peduli dan saling membantu.

Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Winarto menyampaikan bahwa 

kepedulian sosial merupakan nilai yang melekat dalam setiap langkah perusahaan.

“Kami percaya bahwa kebahagiaan yang dihadirkan melalui Ancol dapat berjalan seiring 

dengan kepedulian terhadap sesama. Melalui program ini, kami ingin mengajak masyarakat 

untuk bersama-sama berbagi dan menghadirkan harapan bagi saudara-saudara kita yang 

terdampak bencana di Sumatra,” ujarnya.

Dana donasi yang terkumpul akan disalurkan melalui lembaga kemanusiaan terpercaya, 

dengan fokus pada bantuan kemanusiaan dan pemulihan kebutuhan dasar masyarakat 

terdampak. Ancol berkomitmen untuk menyampaikan informasi penyaluran donasi secara 

terbuka dan bertanggung jawab kepada publik.

Melalui inisiatif ini, setiap tiket yang dibeli pada tanggal 31 Desember 2025 tidak hanya 

untuk menikmati Konser Gempita SCTV bersama Dewa 19, Drone Light Show di Pantai 

Lagoon dan Konser Dangdut di pantai Festival, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian 

dan harapan bagi mereka yang terdampak bencana.

Mari rayakan malam pergantian tahun sambil berbagi dan peduli untuk sesama!

Sonny H. Sayangbati

Read more »

Melalui Program Pijar, PT Pelindo Solusi Logistik Memberdayakan 'Program Pijar Fase 2'

MPN News, Jakarta 29 Desember 2025 -  PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas melalui pelaksanaan Program PIJAR (Pijat Netra Berdikari) Vol. 2 atau Fase 2 Tahun 2025. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini dilaksanakan melalui kolaborasi bersama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC), PT Pelindo Regional 2, dan PT Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Senin (30/12/2025).

Pada fase kedua ini, Program PIJAR diperkuat melalui penyediaan fasilitas praktik pijat netra di Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Tanjung Priok. Fasilitas tersebut dihadirkan sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas layanan, memperluas peluang praktik bagi penyandang tuna netra, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan.

Program PIJAR sendiri telah dimulai sejak tahun 2024 sebagai inisiatif TJSL SPSL yang berfokus pada pelatihan keterampilan pijat bagi penyandang tuna netra. Melalui kolaborasi dengan IPCC dan Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni), program ini memberikan pelatihan, sertifikasi pijat profesional, serta dukungan sarana dan prasarana penunjang guna mendorong kemandirian ekonomi para peserta.

Senior Vice President Sekretariat Perusahaan PT Pelindo Solusi Logistik, Dewi Fitriyani, menyampaikan bahwa keberlanjutan Program PIJAR mencerminkan komitmen perusahaan dalam menghadirkan program TJSL yang berdampak nyata dan berkelanjutan.

“Program PIJAR bukan hanya tentang pelatihan, tetapi tentang membuka akses, menciptakan kesempatan, dan membangun kemandirian. Melalui penyediaan fasilitas praktik di ruang publik seperti terminal penumpang, kami ingin memastikan bahwa penyandang tuna netra memiliki ruang untuk berdaya, berkarya, dan diakui secara profesional,” ujar Dewi.

Terminal Penumpang Nusantara dipilih karena memiliki tingkat aktivitas yang tinggi, khususnya pada periode angkutan Natal dan Tahun Baru, di mana mobilitas penumpang kapal dan pekerja pelabuhan meningkat signifikan. Kehadiran layanan pijat netra diharapkan dapat menjadi bagian dari peningkatan kenyamanan penumpang, sekaligus membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi para penerima manfaat Program PIJAR.

Lebih lanjut, Dewi menambahkan bahwa sinergi antara SPSL, entitas Pelindo Group, pemangku kepentingan, serta komunitas menjadi kunci dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat.

Pelaksanaan Program PIJAR Vol. 2 mendapatkan sambutan positif dari para penerima manfaat. Basuki Mustofa (40), salah satu peserta Program PIJAR, mengungkapkan bahwa program ini memberikan peluang nyata bagi penyandang tuna netra untuk dapat lebih mandiri.

“Saya mewakili rekan-rekan penerima manfaat Program PIJAR mengucapkan terima kasih kepada Pelindo yang telah menggandeng kami, para penyandang disabilitas, untuk terlibat dalam program ini. Bagi kami, PIJAR bukan hanya pelatihan, tetapi juga kesempatan untuk bekerja, berusaha, dan dihargai. Kami berharap kemitraan ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak teman-teman tuna netra, khususnya di wilayah Jakarta Utara,” ujar Basuki.

Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh pengguna jasa pelabuhan. Sumitra (63), salah satu penumpang kapal yang memanfaatkan layanan pijat netra di Terminal Penumpang Nusantara, menyampaikan apresiasinya terhadap kehadiran layanan tersebut.

“Bagi kami yang akan melakukan perjalanan jauh, layanan pijat ini sangat membantu untuk merelaksasi tubuh sebelum berangkat. Pelayanannya baik dan membuat badan terasa lebih segar. Apalagi saat ini program ini gratis dan ada promo atau diskon untuk beberapa hari ke depan, sehingga sangat bermanfaat bagi penumpang,” tuturnya.

Program PIJAR Vol. 2 juga sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDGs 1 tentang penghapusan kemiskinan, SDGs 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta SDGs 10 tentang pengurangan ketimpangan. Melalui keberlanjutan Program PIJAR, SPSL berharap dapat terus memperluas jangkauan program ke berbagai wilayah di Indonesia, sehingga semakin banyak penyandang tuna netra yang memperoleh manfaat dan kesempatan untuk hidup lebih mandiri dan bermartabat.

“Program PIJAR kami yakini dapat menjadi sebuah sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama membangun ekosistem yang inklusif dan berkeadilan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkontribusi,” tutup Dewi.

Sonny H. Sayangbati

Read more »

PNBP Ruang Laut Melonjak, KKP Catat Realisasi 155% dari Target

 

MPN News, Jakarta 29 Desember 2025 - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat kinerja positif dari sektor penataan ruang laut. Hingga 22 Desember 2025, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari persetujuan pemanfaatan ruang laut menembus Rp775,60 miliar, atau setara 155,12 persen dari target yang ditetapkan.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut (PRL) KKP, Kartika Listriana, menyebut capaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penataan ruang laut tidak hanya menghadirkan kepastian hukum, tetapi juga berkontribusi nyata pada penerimaan negara.

“PNBP dari sektor penataan ruang laut setiap tahun menunjukkan tren peningkatan. Hingga 22 Desember 2025 nilainya mencapai Rp775,60 miliar,” ujar Kartika dalam konferensi pers Capaian Kinerja DJPRL di Jakarta, baru baru ini.

Kinerja Melebihi Target di Berbagai Indikator

Kartika memaparkan, sejumlah indikator kinerja Direktorat Jenderal PRL pada 2025 berhasil melampaui target, antara lain:

• Penataan ruang laut kewenangan pusat tercapai 122,23%

• Zonasi pesisir kewenangan daerah tercapai 100%

• PNBP Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) mencapai 155,12%

• Indeks kepatuhan pengendalian ruang laut berada di level 114,71%

• Efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut tercapai 100%

Menurut Kartika, KKPRL kini menjadi instrumen perizinan utama yang memastikan kegiatan ekonomi di laut berjalan tertib sekaligus menjaga ekosistem.

Sejak pemberlakuannya, tercatat 3.484 permohonan KKPRL yang masuk melalui OSS dan E-Sea. Tren penerbitan izin meningkat sejak 2022, dan pada 2025 saja telah terbit 773 KKPRL berupa persetujuan maupun konfirmasi.

Tata Ruang Terintegrasi Semakin Luas

KKP mencatat hingga kini terdapat 25 provinsi yang sudah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terintegrasi, termasuk Maluku, Papua Selatan, dan Sumatera Barat. Sementara 11 provinsi masih dalam proses integrasi, satu provinsi menyusun materi teknis, dan satu provinsi tidak memiliki wilayah laut.

Sejumlah pendampingan teknis juga dilakukan, mulai dari Jawa Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, hingga Kalimantan. Di sisi lain, penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) terus berlanjut, termasuk pembaruan dokumen KSN Aceh dan Selat Sunda.

Kaltim Jadi Proyek Percontohan “Karbon Biru”

Salah satu program prioritas tahun ini adalah penyusunan dokumen zonasi KSN Karbon Biru Perairan Derawan di Kalimantan Timur, yang didorong menjadi percontohan nasional. Inisiatif ini diharapkan memperkuat perlindungan ekosistem sekaligus mendukung agenda pembangunan rendah karbon.

Pengawasan dan Kepatuhan Diperketat

Pengawasan terhadap pelaku usaha di ruang laut turut diperkuat. Dari 138 subjek hukum yang dinilai:

• 51% dinyatakan taat,

• 36% taat dengan catatan, dan

• 13% masih tidak taat.

Laporan tahunan melalui sistem e-SEA juga meningkat dengan 2.008 laporan yang seluruhnya telah dinilai. KKP melakukan penilaian realisasi tata ruang di 10 lokasi dan memberikan insentif kepada 71 pihak yang patuh.

Selain itu, peningkatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan bagi 100 peserta dan sosialisasi penataan ruang laut di berbagai wilayah pesisir.

“Melalui pembinaan ini, KKP memastikan perencanaan ruang laut berjalan terintegrasi, berbasis data, dan berkelanjutan,” tegas Kartika.

Bukan Sekadar Izin, Tapi Instrumen Fiskal Negara

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menekankan bahwa penataan ruang laut tidak hanya menjadi alat pengendalian aktivitas ekonomi, namun juga bagian penting dalam memperkuat arsitektur fiskal negara melalui PNBP, sambil tetap menjaga keberlanjutan ekosistem.

Dengan pencapaian yang melampaui target, sektor kelautan kembali membuktikan potensinya sebagai sumber penerimaan negara yang strategis tanpa mengorbankan kelestarian laut Indonesia.

Sonny H. Sayangbati

Read more »