Space

Space
Space Iklan Utama 1

Space Iklan Utama 2

Jumat, 07 November 2025

Executive GM Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Hadir dalam Konferensi Pers Pelanggaran Ekspor CPO

 



JAKARTA (Media Pelabuhan Nusantara) -  Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, turut hadir dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Penerimaan Negara (Satgassus OPN) Polri. Kegiatan ini berlangsung di area PT Multi Terminal Indonesia, Common Gate NPCT 1, Pelabuhan Tanjung Priok.

 

Konferensi pers tersebut menjadi momentum penting dalam penyampaian hasil kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Kepolisian Republik Indonesia melalui operasi gabungan yang berhasil mengungkap dugaan pelanggaran ekspor produk turunan Crude Palm Oil (CPO) dari 87 kontainer milik salah satu perusahaan eksportir. Pengungkapan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat pengawasan terhadap kegiatan ekspor-impor di pelabuhan serta komitmen bersama menjaga integritas tata kelola perdagangan internasional dan optimalisasi penerimaan negara.

 

Hasil penegahan saat ini masih dalam tahap penanganan perkara dan penelitian lebih lanjut untuk memastikan kebenaran data dan kepatuhan terhadap ketentuan ekspor yang berlaku. Proses tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan hukum guna menjaga transparansi, mencegah potensi pelanggaran, serta melindungi penerimaan negara dari aktivitas perdagangan yang tidak sesuai ketentuan.

 

Kementrian berwenang juga sedang melakukan penelitian dugaan pelanggaran kepabeanan di bidang ekspor dengan komoditas serupa atas 200 kontainer dengan berat 4.700 ton. Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Yandri Tri Saputra yang hadir pada acara tersebut menyatakan, Pelindo mendukung langkah ini sebagai upaya menjaga transparansi dan integritas sistem logistik nasional, sekaligus memastikan seluruh kegiatan ekspor-impor di pelabuhan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. "Sinergi antara aparat penegak hukum, instansi pemerintah, dan pengelola pelabuhan menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem pelabuhan yang aman, tertib, dan berintegritas tinggi" Pungkas Yandri

 

(Redaksi Media Pelabuhan Nusantara).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar


Space Iklan Kanan 1

Space Iklan Tengah 2

Space Iklan Tengah 3

Space Iklan Tengah 4