Kemenhub Perkuat Kualitas Lulusan Diklat Kepelautan Selaraskan Kebutuhan Industri Pelayaran

MPN News, JAKARTA (30/6) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) maritim Indonesia melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kualitas Lulusan Diklat Kepelautan Berbasis Kebutuhan Industri Maritim Tahun 2026 yang dilaksanakan di Jakarta pada Selasa (30/6). 

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan sistem pendidikan dan pelatihan kepelautan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan industri pelayaran nasional maupun internasional.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili Direktur Perkapalan dan Kepelautan Samsuddin, menegaskan bahwa forum tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga daya saing dan martabat pelaut Indonesia di tingkat global.

"Forum ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan manifestasi tanggung jawab kita bersama untuk terus menjaga dan meningkatkan martabat pelaut Indonesia di kancah internasional," ujar Samsuddin.

Ia menjelaskan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi geografis dan geopolitik yang sangat penting dalam sistem pelayaran internasional. Laut menjadi urat nadi konektivitas nasional sekaligus jalur utama perdagangan global yang membutuhkan SDM pelaut berkualitas.

Menurutnya, transformasi industri maritim global saat ini berlangsung sangat dinamis, yang ditandai dengan pergeseran paradigma dari konvensional menuju era digitalisasi dan implementasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), hingga regulasi ketat IMO terkait decarbonization dan green shipping.  

“Kondisi tersebut menuntut hadirnya pelaut yang tidak hanya memiliki sertifikat kompetensi, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi, tangguh, profesional, serta memiliki budaya keselamatan (safety culture) yang kuat,” imbuhnya.

Samsuddin menambahkan bahwa lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan memiliki peran strategis sebagai fondasi dalam mencetak SDM maritim unggul. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui sistem penjaminan mutu (quality assurance) yang kuat.

Dalam FGD tersebut, pembahasan difokuskan pada dua aspek utama. Pertama, evaluasi Ujian Keahlian Pelaut (UKP) agar menjadi instrumen penilaian yang semakin valid, objektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, setiap pelaut yang dinyatakan lulus benar-benar memiliki kompetensi sesuai standar nasional maupun internasional.

Kedua, harmonisasi bahan ajar diklat kepelautan agar selaras dengan kebutuhan industri maritim yang terus berkembang. Penyusunan kurikulum diharapkan tidak hanya mengikuti perkembangan regulasi, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan nyata dunia usaha dan dunia industri sehingga lulusan memiliki kompetensi yang relevan dan mudah terserap di pasar kerja.

Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam menyusun rekomendasi peningkatan kualitas pendidikan kepelautan.

"Saya mengajak seluruh pihak untuk menyatukan visi dan komitmen. Setiap rekomendasi dan perubahan yang kita rumuskan hari ini akan menentukan kualitas, keselamatan, dan masa depan ribuan pelaut Indonesia yang bekerja di berbagai belahan dunia," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa dunia internasional melalui Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) telah menempatkan pelaut sebagai pekerja khusus atau Special Category of Workers, sehingga peningkatan kualitas dan kompetensi mereka merupakan bentuk penghormatan terhadap profesi yang memiliki peran vital dalam menjaga kelancaran perdagangan dunia.

Menutup sambutannya, Samsuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada INSA, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, serta seluruh panitia dan peserta yang telah menginisiasi forum strategis ini. Saya berharap FGD ini menghasilkan rekomendasi yang implementatif dan mampu memperkuat kualitas lulusan diklat kepelautan Indonesia agar semakin kompetitif di tingkat global," pungkasnya. 

Turut hadir Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Teknologi dan Energi, Capt. Antoni Arif Priadi, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, Budi Rahardjo, Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto, jajaran Dewan Penguji Keahlian Pelaut (DPKP), para Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut, para Direktur Politeknik Pelayaran dan Akademi Maritim serta para Praktisi Industri Maritim.

Sonny H. Sayangbati